Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai akan berdampak multi dimensi, terutama dalam roda perekonomian masyarakat.

Hal itu yang menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad.

Dia pun mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan, imbas dari kenaikan harga BBM.

"Yang kita harus konsentrasi sekarang adalah belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2013 dan 2014 di mana berimpact pada penambahan angka kemiskinan kisaran 600 sampai 800 ribu orang, ini yang harus diantisipasi," katanya dalam diskusi Poligov soal dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan dan kepuasan masyarakat di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Kekhwatiran peningkatan angka kemiskinan itu menurutnya sangat beralasan.

Sebab pada tahun 2023 mendatang kecil peluang para investor baru masuk untuk membuka lapangan pekerjaan.

Apalagi, di tahun 2023 merupakan momen menjelang tahun 2024.

Baca juga: Pengamat Nilai Kenaikan Harga BBM Bisa Jadi Momentum Kembangkan Energi Alternatif

"Mereka pasti wait and see untuk melihat kesinambungan dan keberlanjutan pemerintahan. Jadi penciptaan lapangan kerja baru yang sumber dari investor luar misalnya, saya kira tidak bisa kita berharap banyak," tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Lembaga survei Poligov mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam hasil survei tersebut, didapati hasil kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan.

Direktur Utama Poligov M. Tri Andika mengatakan, penurunan tingkat kepuasa masyarakat itu terjadi sejak pemerintah resmi menaikkan harga BBM.

"Pasca kenaikan harga BBM, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun," kata Andika.