TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi KPU RI yang berhubungan dengan data pribadi.

Hal disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik ketika ditemui di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) saat menanggapi kasus Bjorka.

"Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data," ujar Idham. 

"Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," tambahnya. 

Pun juga KPU RI kini telah membentuk gugus tugas keamanan siber dan akan akan terus mengkoordinasikan terkait kemanan data.

"Kami kan juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber. Nah nanti kami akan koordinasikan dengan gugus keamanan siber," jelas Idham.

Lebih lanjut, Idham mengatakan semua pihak yang bermain-main dengan data mining atau hacking akan berhadapan dengan penegak hukum Indonesia. 

Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Baca juga: Heboh Bjorka Bobol Data Menkominfo, Kenali Macam-Macam Profesi Hacker

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).