TRIBUNNEWS.COM - Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, menyebut data di Indonesia harus dijaga dari upaya peretasan seperti yang dilakukan Bjorka.

Johnny G Plate, yang juga menjadi korban doxing Bjorka, menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Johnny, dikutip dari Kompas.com.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun ikut turun tangan dan bergabung dalam tim terpadu tersebut. 

Seperti diketahui, hacker Bjorka melakukan aksi peretasan pada data pemerintahan hingga membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara. 

"Iya, tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk dalam tim terpadu," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (13/9/2022) dikutip dari Kompas.com. 

Namun, Dedi belum merinci lebih jauh mengenai langkah yang akan diambil Bareskrim. 

Adapun, tim khusus nantinya terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dan Polri.

Deretan Pejabat Negara Jadi Sasaran Hacker Bjorka

Bjorka semakin intens membocorkan data sejumlah pejabat publik. 

Pada Selasa (13/9/2022) hari ini saja, sudah empat tokoh Indonesia yang dibeberkan data pribadinya. 

Mereka adalah Menko Polhukam, Mahfud MD; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan; hingga Aktivis media sosial, Heddy Setya Permadi (Abu Janda).

Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan data pribadi pada pejabat tinggi negara seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; Ketua DPR RI Puan Maharani; dan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Tak hanya itu, Bjorka juga membocorkan data Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan serta pegiat media sosial Denny Siregar. 

Adapun informasi pribadi yang dibocorkan di antaranya, NIK, nomor telepon hingga alamat.

Tak hanya data sejumlah pejabat, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari BIN.

BSSN Minta Masyarakat Tenang

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tenang karena tidak ada satupun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.

"Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu tidak di republik ini." 

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya," ikata Hinsa di Istana, Senin (12/9/2022) sebagiamana dilansir Tribunnews. 

Lebih lanjut, Hinsa tidak menjawab ketika disinggung mengenai lemahnya keamana siber pemerintah karena banyaknya data yang bocor.

Ia hanya mengatakan bahwa sistem siber masih bisa diakses namun datanya bocor.

"Itu nanti dijelaskan. Tetap bisa akses tapi bocor datanya," ucapnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail)