Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mendorong agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas.

Hal itu sebagai respons dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar Menkumham Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi apabila tidak mampu memperbaiki layanan keimigrasian. 

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya sudah menerima banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi, terutama terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

"Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman dengan berbenah dan bersikap lebih profesional dalam memudahkan investor asing masuk ke Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

"Kami ingin mendapat kepercayaan bahwa Indonesia negara yang nyaman, aman dan mudah diakses. Karena kalau sistemnya rumit, maka hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha kembali bangkit ini," lanjutnya.

Sahroni juga menyoroti terkait sektor sumber daya manusia yang ada di Dirjen Imigrasi. 

Dia meminta Menkumham untuk mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas.

Pasalnya, Dirjen imigrasi selama lebih dari setahun ini masih diisi oleh pelaksana tugas setelah sebelumnya Jhoni Ginting pensiun di tahun 2021.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Disorot Jokowi, Sudah Setahun Lebih Dijabat Pelaksana Tugas

"Malah saya liat di Kemenkumham ada 4 plt esselon yakni Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, Dirjen PP, dan Kabalitbangkumham. Jadi mohon juga kepada menkumham agar mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi ini. Agar struktur di imigrasi menjadi lebih jelas dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang sedang dihadapi oleh imigrasi," tandasnya.