TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Syaifullah Tamliha digantikan rekannya sesama politisi PPP yakni Muhammad Iqbal.

Proses pergantian pimpinan Komisi V DPR yang membidangi soal infrastruktur dan transportasi itu digelar di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan pemecatan Tamliha tak ada kaitannya dengan pemberhentian Suharso Monoarfa dari ketua umum PPP. 

Tamliha merupakan kader PPP yang membela Suharso setelah diberhentikan sebagai ketua umum pada Mukernas di Serang, Banten, Minggu (4/9/2022) lalu.

"Tidak ada kaitannya (pemberhentian Suharso). Hanya pergantian biasa, tour of duty," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi Ketua Umum DPP PPP dan memilih Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengesahkan Mardiono sebagai pucuk pimpinan partai berlambang kakbah tersebut.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

Baca juga: PPP Bantah Syaifullah Tamliha Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR Karena Menentang Hasil Mukernas

Profil Syaifullah Tamliha

Mengutip situs resmi DPR RI, Syaifullah Tamliha lahir di Balangan, Kalimantan Selatan pada 18 Mei 1968.

Ia merupakan anggota DPR RI perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I periode 2019-2024.

Tamliha menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) hingga strata dua di Kalimantan Selatan.

Ia lulus dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalsel dan meraih gelar S1 Manajemen Sumberdaya Perairan pada 1995.

Lalu, gelar S2 di bidang Pengelolaan Sumerdaya Alam dan Lingkungan juga diraihnya di Universitas Lambung Mangkurat.

Gelar tersebut resmi diraih Tamliha pada 2007.

Selain sebagai anggota dewan, Tamliha juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI sejak 2011.

Tak hanya itu, ia juga menjabat Ketua Asosiasi Eksportir UKM, Proxindo Indonesia, pada 2009.

Sebagai kader PPP, Tamliha pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di partai tersebut.

Pada 2003 hingga 2006, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan.

Kemudian, ia menjadi Sekretaris DPW PPP Kalsel periode 2006-2011.

Terakhir, Tamliha menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011-2016.

Tak hanya di PPP, ia juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Saat masih kuliah S1, Tamliha menjadi Ketua PMII Cabang Banjarbaru, Kalsel selama dua tahun, yaitu 1992-1994.

Setelahnya, ia menjadi Ketua Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LP3EM) PB PMII pada 1994-1997.

Lalu, pada 2007, Tamliha dipercaya menjadi Ketua PB Ikatan Alumni (IKA) PMII.

Berikur riwayat pekerjaan Tamliha:

- Direktur Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Pemuda/Santri Indonesia (1995-sekarang);

- Direktur Utama PT Bara Borneo Insanindo (1998-2004);

- Ketua FPPP DPRD Kalimantan Selatan (2004-2009);

- Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI (2009-2011);

- Anggota DPR/MPR (2009-2014);

- Ketua Asosiasi Eksportir UKM, Proxindo Indonesia (2009-sekarang);

- Anggota Badan Anggaran DPR RI (2011-sekarang);

- Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Perlawanan Tamliha

Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha dikenal selama ini membela Suharso Monoarfa.

Bahkan menurut Tamliha, Tim hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) disebut tengah mempersiapkan langkah hukum, merespons pencopotan eks ketua umum Suharso Monoarfa yang dianggap tidak sah.

Syaifullah Tanliha membenarkan bahwa pihaknya bakal menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Betul. Sedang dipersiapkan secara komprehensif," kata Tamliha kepada Kompas.com, Kamis (8/9/2022).

"Penasihat hukum DPP PPP juga sudah rapat. Rapat penasihat hukum DPP PPP (berlangsung) secara maraton kemarin," lanjutnya.

Ia mengeklaim, total ada 46 penasihat hukum yang ambil bagian dari upaya hukum yang bakal ditempuh Suharso cs, di luar para penasihat hukum yang disebut tengah sakit.

Rapat itu sendiri diklaim menghadirkan 26 penasihat hukum yang telah menjatuhkan keputusan.

"Keputusannya membatalkan pelaksanaan Rapat Pengurus Harian dan Mukernas yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART PPP," kata Tamliha.

Di samping itu, kubu Suharso juga mengaku siap melawan upaya kubu lawan yang hendak mengajukan perubahan struktur kepengurusan partai yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pak Suharso beserta tim hukum DPP telah menyiapkan klarifikasi kepada Menkumham tentang proses pelaksanaan ‘Rapat Pengurus Harian’ dan pelaksanaan ‘Mukernas’ yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART PPP," kata Tamliha.