TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut profil Effendi Simbolon, Anggota Komisi I DPR RI yang singgung soal ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Politisi PDI Perjuangan ini bahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan ini disampaikan saat rapat kerja DPR RI dengan Panglima TNI, Jendera Andika Perkasa pekan lalu.

Hingga kemudian nama Effendi Simbolon jadi trending di media sosial. 

Bukan itu saja, Effendi Simbolon juga menyinggung ketegangan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal Dudung Abdurachman.

Hingga kemudian GMPPK melaporkan Effendi Simbolon ke MKD.

Pelaporan GMPPK terhadap Effendi Simbolon ini dibenarkan Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). 

Siapa Effendi Simbolon?

Mengutip laman resmi DPR RI, Effendi Simbolon yang kelahiran Banjarmasin ini merupakan lulusan sarjana manajemen perusahaan Universitas Jayabaya pada 1975.

Selanjutnya, tahun 2011, Effendi Simbolon melanjutkan pendidikannya di bidang ilmu politik di Universitas Padjajaran (Unpad).

Baca juga: Sempat Bantah Pimpinan TNI AD Instruksi Respon Effendi Simbolon, Ini Pernyataan Lengkap KSAD Dudung

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, dua tahun kemudian, ia mengambil gelar doktor di bidang hubungan internasional di almamater yang sama.

Sebelum menduduki kursi DPR RI, Effendi tercatat menempati posisi penting di sejumlah perusahaan, seperti Asisten Direktur di Djajanti Group, Vice President Director PT Sinar Alam Lestari, dan konsultan di PT Pupuk Kaltim.

Pada 2004, ia sukses melenggang ke Senayan dan hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPR.

Tahun lalu, nama Effendi Simbolon sempat mendapat sorotan setelah menyebut anggota DPR seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Perjalanan Karier

Awal karier Effendi Muara Sakti Simbolon, dimulai dari bekerja di berbagai perusahaan.

Effendi pernah menduduki berbagai jabatan strategis di beberapa perusahaan.

Ia pernah menjadi Asisten Direktur di Djajanti Group (1987–1991), Special Assistant Board of Directors di PT. Chandra Asri (Bimantara Group) (1991–1996), dan Vice President Director PT. Sinar Alam Lestari (Bimantara Group).

Dikutip dari Dpr.go.id, Effendi juga pernah menjadi Konsultan di PT. Pupuk Kaltim (1997–1999).

Hingga akhirnya, Effendi masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai nnggota DPR RI pada periode 2004-2009.

Setelah periode tersebut, ia terpilih kembali untuk duduk di DPR RI.

Kini, ia telah memasuki periode keempatnya sebagai Anggota DPR RI.

Pendidikan

Pendidikan Formal

- SD Negeri Cendrawasih, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia (1969-1975),

- SMP Negeri 41 Jakarta (1975-1979)

- SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982)

- S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya (1983–1988)

- S2 Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (2012-2013)

- S3 Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (2013-2015)

Pendidikan Non-formal

- Universitas Charleston, Amerika Serikat (1994)

- Petrochemical Course (1994)

Usulkan duet Puan-Anies di Pilpres 2024

Menurutnya, banyak politisi yang terpilih sebagai anggota dewan tidak bekerja layaknya politisi, melainkan layaknya seorang pencari kerja seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrat.

Padahal, ia menekankan, anggota dewan memiliki tugas penting sebagai wakil rakyat yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan wacana pencapresan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Fraksi PDIP Respons Kabar Jenderal Dudung Perintahkan Prajurit TNI AD Kecam Effendi Simbolon

Ia mengeklaim, usulan tersebut merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius. "Ini serius, saya resmi saya mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini usul," ujarnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Effendi Simbolon menilai, duet antara Puan dan Anies lebih cocok dibandingkan dengan Prabowo Subianto. (*)