Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat Nilai KIB Perlu Kembali Bangun Komunikasi Setelah Konflik Internal PPP

Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin ungkap KIB perlu kembali bangun komunikasi setelah konflik Internal PPP.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Arif Fajar Nasucha
zoom-in Pengamat Nilai KIB Perlu Kembali Bangun Komunikasi Setelah Konflik Internal PPP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pendukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin ungkap KIB perlu kembali bangun komunikasi setelah konflik Internal PPP. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hubungan ketiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap baik, meski ada konflik internal di PPP.

Namun para petinggi parpol ini belum bertemu sejak Plt Ketum PPP dijabat Mardiono.

“Perlu atau tidak Pak Mardiono komunikasi dengan KIB itu kewenangan politik dia, yang tidak bisa diintervensi. Mungkin dia ada kepentingan politik komunal untuk membawa PPP ke depan,” kata Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin, Rabu (14/9/2022).

Mardiono dan Airlangga, ditemui di kesempatan berbeda menegaskan komitmen mereka untuk tetap berada dalam koalisi.

"Dan kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB, dan memiliki fokus yang sama,“ ucap Danis.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PPP Ajak Kader Hentikan Perdebatan dan Hormati Keputusan soal Plt Ketua Umum

Mengenai rencana pertemuan KIB, Mardiono mengatakan, PPP akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan KIB yang digelar di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Berita Rekomendasi

Danis melihat, dinamika politik yang dialami PPP maupun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi.

“Peta politik koalisi ini kan tidak pernah final sebelum kemudian KPU menetapkan kandidat presiden dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari pemilu dan kepentingan elit dan konstituen,” ujarnya.

Disharmonisasi, kata dia, akan mewarnai berbagai dinamika-dinamika akan menemukan titik equilibrium.

“Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk kemudian masuk dalam kontestasi politik kebangsaan yaitu pemilu 2024,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas