Tribun

Pemilu 2024

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diubah, KPU Tegaskan Penyelenggara Pemilu Punya Aturan

Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor urut partai politik di Pemilu Serentak 2024 tetap sama seperti Pemilu 2019.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diubah, KPU Tegaskan Penyelenggara Pemilu Punya Aturan
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner KPU RI Idham Holik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor urut partai politik di Pemilu Serentak 2024 tetap sama seperti Pemilu 2019.

Tujuannya supaya alat kampanye di pemilu sebelumnya tetap bisa dipakai, sekaligus agar parpol tak melakukan pemborosan biaya politik.

Menanggapi soal penentuan nomor urut parpol, KPU menerangkan hal ini telah diatur dalam Pasal 137 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam ketentuan PKPU, dijelaskan adanya pengundian nomor urut peserta pemilu yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dan dihadiri pengurus parpol tingkat pusat dan Bawaslu. Kemudian hasil pengundian nomor urut parpol ditetapkan dengan Keputusan KPU.

"Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU," kata Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan aturan dalam PKPU 4/2022, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Ketua Umum PDIP Megawati Usul Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tak Diubah

Idham menjelaskan pengaturan penyelenggaraan pemilu seperti halnya lewat PKPU 4/2022 bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.

"Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu," kata Idham.

Sehingga kata Idham, jika ada aturan materi dalam UU Pemilu yang ingin diubah, maka hal tersebut perlu dikonsultasikan lebih dulu ke DPR dan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Terkait perubahan materi dalam UU Pemilu harus dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah," jelasnya.

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas