Tribun

Pilpres 2024

Pemilu 2024 Disebut Akan Ada Kecurangan, Sekjen PDIP Ungkit Masa Lalu di Era Pemerintahan SBY

Sekjen PDIP mengatakan pada era SBY banyak terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sifatnya masif.

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pemilu 2024 Disebut Akan Ada Kecurangan, Sekjen PDIP Ungkit Masa Lalu di Era Pemerintahan SBY
Kolase Tribunnews
Sekjen PDIP dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Hasto menjawab kekhawatiran Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda Pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christin Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkati adanya tanda-tanda Pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkit era pemerintahan SBY.

Menurutnya pada era tersebut banyak terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sifatnya masif.

“Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto dalam keterangan tertulinya, Sabtu (19/8/2022).

Di luar itu, tambah Hasto, data-data hasi pemilu di era pemerintahan SBY pun ia sebut banyak yang dimusnahkan.

Baca juga: SBY Khawatir Pemilu 2024 Tidak Adil, PDIP Ungkit Kecurangan Pemilu 2009 dan Anas Urbaningrum

Lebih lanjut Hasto juga menyinggung ihwal dana hasil kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk kepentingan elektoral.

“Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” lanjutnya.

Sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung.

Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas