Tribun

Pemilu 2024

KPU Sebut Perubahan Penentuan Nomor Urut Parpol Perlu Dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah

Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor urut partai politik di Pemilu Serentak 2024 tetap sama seperti Pemilu 2019.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in KPU Sebut Perubahan Penentuan Nomor Urut Parpol Perlu Dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner KPU RI Idham Holik. KPU Sebut Perubahan Penentuan Nomor Urut Parpol Perlu Dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor urut partai politik di Pemilu Serentak 2024 tetap sama seperti Pemilu 2019.

Tujuannya supaya alat kampanye di pemilu sebelumnya tetap bisa dipakai, sekaligus agar parpol tak melakukan pemborosan biaya politik.

Terhadap usulan ini, Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan bakal mempertimbangkan dan membahasnya secara internal sebelum membawa usulan tersebut ke DPR dan pemerintah.

Hal ini menurutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Masukan tersebut dipertimbangkan dan akan diusulkan dibahas di internal KPU terlebih dahulu sebelum dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah, sebagaimana Pasal 75 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Idham saat dikonfirmasi, Senin (19/9/2022).

Adapun dalam ketentuan terkait penentuan nomor urut partai politik, KPU sudah menuangkannya dalam  Pasal 137 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam ketentuan PKPU, dijelaskan adanya pengundian nomor urut peserta pemilu yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dan dihadiri pengurus parpol tingkat pusat dan Bawaslu. Kemudian hasil pengundian nomor urut parpol ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Baca juga: KPU Tanggapi Usul Megawati Agar Nomor Urut Parpol Tidak Diubah pada Pemilu 2024

Terkait perubahan materi dalam PKPU tersebut, Idham mengatakan perlu adanya konsultasi dengan DPR dan pemerintah, sebagaimana Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu.

"Terkait perubahan PKPU harus dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017," terang dia.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas