TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memutakhirkan data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia.

Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 60 persen dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022.

“Pada Pemutakhiran PK tahun ini BKKBN menyasar 39 juta KK atau 60 persen dari hasil pendataan PK 2021," kata Hasto Wardoyo dalam Rakornas Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 di HK Tower, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Data Keluarga tersebut, kata Hasto Wardoyo, adalah data sektoral yang dapat digunakan oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address.

Sehingga, kata Hasto Wardoyo, validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat.

"Oleh karena itu mau tidak mau setiap lima tahun kita melakukan Pendataan Keluarga dan setiap tahun melakukan pemutakhiran," ucap Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo menjelaskan, Pendataan Keluarga merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Data ini, menurut Hasto Wardoyo, dapat digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting. 

"Data keluarga bagi BKKBN menjadi satu-satunya roh yang ada di BKKBN. Data yang menghidupkan denyut nadi, aktifitas bersasarkan keluarga,” ujarnya.

Pada pemutakhiran PK-22 ini BKKB mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.

Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan dari tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2022.