PDIP Sebut SBY Playing Victim, Demokrat: Tuduhan Tak Berdasar dan Tak Beralasan
Sebut pernyataan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono strategi playing victim, Kamhar Lakumani nilai itu tuduhan tak berdasar.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat merespons balik pernyataan politisi Aria Bima yang menyebut pernyataan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono adalah strategi playing victim.
"Menurut kami itu tuduhan yang tak berdasar dan tak beralasan," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam pesan yang diterima, Rabu (21/9/2022).
KamharLakumani menilai Politisi PDIP berulang kali menyampaikan tuduhan ini dan terbaca hanya sebagai penyesatan opini.
"Jelas dan nyata pada 2009 yang lalu diikuti 3 pasang calon. Apalagi sampai mengungkit-ungkit Pemilu 2004 yang mana PDIP saat itu sebagai Partai Penguasa. Menjadi tak elegan jika menutupi kekalahan dengan fitnah," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus senior PDIP Aria Bima menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi lama playing victims dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu merujuk pada pernyataan terbaru SBY yang merasa Pemilu 2024 diduga telah diatur hanya ada dua pasangan kandidat capres dan cawapres.
“Karena biasa menggunakan strategi playing victims itu, Pak SBY,” ucap Aria Bima seperti dikutip dari KOMPAS.TV, Senin (19/9/2022).
Menurut Aria Bima apa yang disampaikan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri
Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur bagaimana saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja.
“Saya tidak mengerti Pak SBY dengan statement itu, apa yang dikatakan bahwa akan terjadi gejala tidak jujur dan tidak adil apa dia terbayang sewaktu 2004 ke 2009, dia juga mengatur-atur untuk calonnya dua,” ungkap Aria Bima.
“Menurut saya mungkin dia ketakutan dengan hal-hal yang pernah dilakukan sendiri oleh Pak SBY, mungkin ini ya, kalau menurut saya calon dua itu adalah bagian dari proses konstitusi. Bahwa calon ini nanti adalah pemenangnya 50 persen plus 1," kata dia menambahkan.
Bima Aria juga memberi penegasan kepada Partai Demokrat perihal proses kerjasama dalam Pemilu 2024.
Menurut Bima, jika Partai Demokrat akhirnya dalam proses Pemilu 2024 tidak dapat bekerja sama dengan banyak partai politik sehingga tidak bisa mengusungkan calonnya, seharusnya tidak lantas menuding ada kecurangan.
“Kalau Pak SBY, Pak AHY atau Demokrat tidak mendapatkan teman untuk bekerja sama dan tidak jadi diusung, prosesnya sangat demokratis, jangan itu kemudian dikatakan terjadi kecurangan,” ujar Bima Aria.
"Jadi menurut saya ini hanya upaya pencitraan beliau yang sering sekali dilakukan dalam rangka strategi untuk mendapatkan persepsi publik seolah-olah didzolimi kemudian posisi playing victims seperti inilah yang biasa dilakukan Pak SBY dalam rangka bermain untuk mendapatkan skenario electoral," pungkasnya