Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengkajian MPR RI menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/9/2022).

Kunjungan Badan Pengkajian MPR ini dalam rangka mendiskusikan sejumlah persoalan, diantaranya persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dan visi-misi presiden serta kepala daerah Pemilu Serentak 2024.

Berdasarkan daftar hadir, jajaran Badan Pengkajian MPR RI yang hadir dalam pertemuan sebanyak 13 orang beberapa diantaranya, Pimpinan Badan Pengkajian MPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, hingga Benny K Harman dari fraksi Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Pengkajian MPR RI menyerahkan hasil kajian tentang bentuk hukum dan substansi haluan negara ke KPU.

“Kami menyampaikan hasil kajian yang tadi sudah kita serahkan yaitu tentang bentuk hukum dan substansi haluan negara,” kata Djarot seusai pertemuan, di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hasil kajian tersebut memuat bahwa Indonesia harus punya visi misi yang sama yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat.

Selain itu visi misi para calon pemimpin juga diharapkan mengacu pada hasil kajian tessebut di mana presiden maupun kepemimpinan tingkat daerah harus punya visi yang sama mau dibawa kemana arah Indonesia ke depan.

Baca juga: Anggota Fraksi Demokrat Sebut Jual Beli Jabatan Meningkat sebab KPU Naikkan Honor Ad Hoc Pemilu 2024

“Di mana disitu ditegaskan secara jelas bahwa indonesia ini harus punya visi misi yang sama yang sesuai dengan pembukaan UUD 45 khususnya alinea kedua dan keempat,” ujarnya.

“Visi-misi calon pemimpin hendaknya juga mengacu ke sana. Itulah visi misi negara Indonesia merdeka. Ini perlu kita kaji, dengan cara seperti itu maka calon presiden, calon gubernur, calon bupati/walikota punya arah yang sama kemana bangsa Indonesia akan menuju,” kata Djarot.