TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Partai Demokrat tidak mampu menjawab 10 pertanyaan yang dilayangkannya pada konferensi pers secara daring pada Minggu (18/9/2022) lalu.

Alih-alih mampu menjawab, Hasto mengaku sudah menerka jika Partai Demokrat justru menyerang partainya dengan kasus Harun Masiku.

“Sejak awal saya sudah duga bahwa Demokrat tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya dalam konpers dan larinya menyerang Harun Masiku,” kata Hasto seperti dikutip dari Kompas.TV, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Ini Alasan Demokrat Menolak Capres 2024 Cuma Diikuti 2 Pasang, Sebelumnya Disinggung SBY

Hasto pun menegaskan kepada Partai Demokrat bahwa perihal Harun Masiku yang diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU pada 2019 sepenuhnya kewenangan KPK bukan PDI Perjuangan.

“Urusan tersebut sepenuhnya ranah penegak hukum,” ujar Hasto.

Dalam keterangannya, Hasto kemudian merinci 10 pertanyaan yang ia minta untuk dijawab oleh Partai Demokrat.

Berikut 10 pertanyaan Hasto Kristiyanto kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Partai Demokrat:

1. Jawaban dengan fakta-fakta terkait dengan kecurangan Pemilu 2009, seperti rekrutmen KPU masuk ke Demokrat. Itu kan suap politik. Itu lebih dahsyat daripada kasus Harun Masiku.

2. Anas Urbaningrum bagaikan “sepah dibuang”. Setelah efektif membantu kemenangan Demokrat lalu dikriminalisasi karena sejak awal kepemimpinan Anas Urbaningrum tidak dikehendaki SBY. Tetapi Anas punya kartu truf kecurangan masif SBY.

3. Banyaknya kasus saksi kunci korupsi yang melibatkan elite pemerintahan SBY yang meninggal tidak wajar.

4. Kriminalisasi terhadap Antasari Azhar.

5. Penghilangan dokumen-dokumen KPU sehingga sekarang tidak ada hasil perolehan Pemilu tahun 2009 sampai ke TPS.

6. Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap).

7. Penggunaan anggaran negara sebagaimana hasil penelitian Marcus Miezner, dan aparatur negara melalui tim-tim khusus.

8. Lalu kenapa Demokrat naik 300 persen dari era multi partai kompleks, lalu turun drastis pada tahun 2014?

9. Dugaan Dana Century untuk pemenangan Pemilu 2009? Lalu kasus korupsi di sekitar lingkaran SBY untuk persiapan Pemilu 2014?

10. Tuduhan kecurangan Presiden Jokowi 2024?

“Hal-hal di atas yang seharusnya dijelaskan ke Publik, bukan malah melempar isu ke Harun Masiku. Kalau ditinjau kasusnya, suap politik rezim SBY untuk memenangkan Pemilu jauh lebih dahsyat,” kata Hasto.

Demokrat Singgung Harun Masiku

Sebelumnya, Juru bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra menyinggung kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK karena menerima suap dari kader PDIP Harun Masiku.

Hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada indikasi kecurangan pada pemilu 2009.

Awalnya, Herzaky membantah pernyataan Hasto soal ada daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah pada pemilu 2009.

"Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto," kata Herzaky dalam keterangannya seperti dikutip, Senin (19/9/2022).

Sebaliknya, Herzaky menyinggung kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap salah satu Komisioner KPU di pemilu 2019.

"Publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap," ujarnya.

"Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1000 hari lebih," sambung Herzaky.

Herzaky menegaskan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni pada pemilu 2009 tidak ada kasus seperti melibatkan kader PDIP tersebut.

"Tidak ada cerita seperti itu di pemilu 2009," ungkap Herzaky.

Sebelumnya, Hasto merespons  pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

Terhadap pernyataan itu, Hasto menuding bahwa puncak kecurangan pada pemilu terjadi pada 2009 ketika SBY menjadi presiden.

"Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com