TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih satu setengah tahun lagi Pemilu 2024.

Pun begitu pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023.

Namun berbagai manuver politik sudah mulai bermunculan.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar mengungkapkan, manuver ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik tertentu dari pihak-pihak politik tertentu yang berkepentingan secara politik.

"Namun soalnya adalah, manuver tersebut dilakukan oleh apa yang saya sebut sebagai tangan tak terlihat dalam politik (Invisible Hands in Politics) dan dilakukan dengan cara-cara illegal, serta bertentangan dengan semangat demokrasi."

"Lebih tepatnya berorientasi kekuasaan dan menjauh dari kepentingan publik (public interest)," ujarnya kepada Tibunnews.com, Senin (26/9/2022).

Dalam dunia politik praktis, manuver semacam ini kerap dilakukan.

Asrudin mencontohkan, belum lama ini, misalnya, muncul sejumlah baliho yang terpasang di sejumlah wilayah yang dinilai telah merugikan tokoh politik dari Partai Gerindra.

Dalam baliho tersebut terpajang foto Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersalaman.

Kemudian di dalamnya terdapat kutipan dari Prabowo yang bertuliskan 'Saya mengakui kepemimpinan kenegaraan Pak Jokowi'.

"Padahal pemasangan baliho itu tidak berasal dari Gerindra dan tentu saja bukan merupakan bagian dari program kampanye Gerindra."

"Tapi dilakukan oleh tangan tak terlihat dalam politik," katanya.

Jika mencermati pesan politik yang ingin dinarasikan dalam baliho itu tergambar sebuah upaya frustasi yang dilakukan tangan politik tak terlihat untuk menggembosi Prabowo.

"Hal Ini dilakukan, dalam hemat saya, karena munculnya kekhawatiran dari para tangan politik tak terlihat yang melihat semakin berkilaunya elektabilitas Prabowo. "

Asrudin melanjutkan, dalam survei Suara Politik Publik (SPP) pada 7 hingga 16 Juli 2024 lalu menunjukkan Prabowo unggul dari kandidat lainnya dengan tingkat keterpilihan (28,7 persen), meninggalkan Ganjar Pranowo (20,5 persen) dan Anies Baswedan (13,9 persen).

"Dengan tren elektabilitas yang demikian, upaya untuk menggembosi Prabowo dengan cara-cara illegal hanya akan membuat Prabowo semakin berkilau. Apalagi ada semacam hukum tak tertulis dalam politik, bahwa korban manuver politik biasanya diuntungkan secara elektabilitas," katanya.

Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP), Asrudin Azwar.

"Kasus Baliho itu mesti dijadikan warning pada kita bahwa Pemilu 2024 akan digiring pada cara-cara yang non-demokratis. Akibatnya adalah gesekan yang keras memungkinkan terjadi pada akar rumput karena ulah tangan politik tak terlihat. Apalagi kita sudah memiliki pengalaman buruk serupa pada dua pemilu sebelumnya (2014 dan 2019)."

"Saya khawatir, membiarkan perkembangan politik baru-baru ini akan membuat politik Indonesia tidak mengalami berubahan secara mendasar, dalam arti oportunistik daripada altruistik," tambahnya.

Melalui dua pengalaman Pemilu yang rawan gesekan itu, Asrudin mengimbau pada semua partai peserta Pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat.

Ia mengingatkan, tidak perlu lagi melakukan manuver politik illegal yang justru merugikan publik dan merusak demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya partai-partai politik berkontestasi berdasarkan visi, misi dan berorientasi altruisme (mengutamakan kepentingan dan kebaikan publik di atas kepentingan politik sesaat).

"Untuk itu saya mendukung penuh langkah Gerindra untuk menyerahkan masalah Baliho ke jalur hukum melalui Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing. Dan ini juga menjadi kesempatan yang bagus bagi aparat hukum untuk mengembalikkan citranya yang saat ini sedang rusak akibat kasus Ferdy Sambo dengan menangkap penyebar baliho (tangan politik tak terlihat) serta mencegah terjadinya manuver politik yang bisa merusak demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Baca juga: Gede Pasek Sebut Anies-SBY Cocok Lawan Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024: El Classico

Siapa yang mau jegal Prabowo?

Partai Gerindra akan menempuh jalur hukum ihwal pemasangan baliho untuk menjegal Prabowo Subianto maju sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Kami akan serahkan ke jalur hukum karena proses-proses atau upaya-upaya yang dilakukan ini berlangsung secara sistematis," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad  di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dasco menjelaskan penyebaran baliho itu sudah tersebar di berbagai daerah sehingga diyakini ada orang yang menginstruksikan mereka untuk memasangnya.

Wakil Ketua DPR itu menyebut narasi dalam baliho itu bermuatan negatif terhadap elektabilitas Prabowo menyongsong agenda pesta demokrasi nanti.

Namun ia tak menjelaskan secara detail ihwal tulisan yang diduga mendiskreditkan sosok Prabowo di daerah tersebut.

"Saya susah kalau kemudian menerangkan narasinya. Lebih baik nanti diproses hukumnya. Itu kan dikaji aparat penegak hukum. Setelah kami analisa, memang itu konten-konten yang sepintas kelihatan positif, tetapi hasilnya negatif bagi Pak Prabowo," ujarnya.

Dasco menambahkan dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mencopot baliho itu dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Daerah-daerah. yang sudah dipasang baliho, kami minta kepada para kader untuk menurunkan."

"Lalu kemudian sudah minta kepada daerah-daerah yang secara masif dipasang untuk melakukan koordinasi atau melaporkan ke Polda masing-masing," ujarnya.

Kemarin untuk pertama kalinya Sufmi Dasco mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pihak yang dianggap sebagai penjegal Prabowo dan telah membuat laporan kepada pihak berwajib.

Upaya penjegalan itu, kata dia, dilakukan lewat baliho Prabowo Subianto namun dengan maksud untuk menurunkan elektabilitas dan popularitas ketua umum Partai Gerindra tersebut.

"Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun kok itu. Banyak," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Reaksi PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons isu penjegalan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Mardani mengaku heran terkait isu jegal Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut.

Dia bertanya siapa yang mau menjegal Prabowo Subianto sebagai capres?

"Parbowo dijegal? Baru dengar saya. Masa jenderal dijegal sih," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Mardani berharap pilpres 2024 akan diikuti minimal tiga paslon untuk mengindari penjegalan.

"Minimal tiga (paslon) lah. Jadi enggak usah jegal-jegal," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengaku tak mempersoalkan jika pilpres 2024 diikuti empat paslon.

Ia mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung satu paslon.

Kemudian, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung satu paslon juga.

Lalu, PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat mengusung paslon juga. Lalu, PDIP juga mengusung paslon sendiri karena memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.(*)