Tribun

Polisi Tembak Polisi

Amnesty Internasional Indonesia: Merujuk Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Usman Hamid mengatakan pembunuhan Brigadir J merupakan kasus extra judicial killing alias pelanggaran HAM berat sesuai dengan temuan Komnas HAM.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Amnesty Internasional Indonesia: Merujuk Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat
Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra
Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid saat diskusi publik di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022). Usman Hamid mengatakan pembunuhan Brigadir J merupakan kasus extra judicial killing alias pelanggaran HAM berat sesuai dengan temuan Komnas HAM. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan pembunuhan Brigadir J merupakan kasus extra judicial killing alias pelanggaran HAM berat.

Hal itu seiring dengan rekomendasi atau temuan Komnas HAM pada 1 September 2022 lalu.

"Kalau kita menggunakan perspektif hukum internasional tentang hak asasi manusia saya bertitik tolak pada kesimpulan Komnas HAM yang mengatakan ini adalah extra judicial killing," kata Usman Hamid saat diskusi publik di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka jika merujuk pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 kata dia harus adanya penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Namun, karena Komnas HAM bukan aparat penegak hukum (APH) maka kewenangan tersebut kecil kemungkinan dilakukan.

Baca juga: Eks Hakim Agung Ungkap Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Hukuman Mati, Asalkan Bongkar Jaringannya

"Extra judicial killing adalah pelanggaran HAM yang berat dan karena dia merupakan pelanggaran HAM yang berat menurut UU HAM apakah seharusnya Komnas ham melakukan penyelidikan yang sifatnya pro justicia," kata dia.

Karenanya, kata Usman, dalam kepentingan penyidikan lanjutan ini harus melibatkan Kejaksaan Agung bukan oleh Polri.

"Tentu kecil kemungkinannya yang paling mungkin adalah pendapat Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung," tukas dia.

Baca juga: Ipda Arsyad, Polisi yang Didemosi 3 Tahun di Kasus Sambo Merupakan Anak Anggota DPR

Sebelumnya, Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, Kejaksaan Agung harus melakukan penyidikan lanjutan atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Penyidikan lanjutan itu dinilai penting kata dia, dalam upaya penyelesaian proses pelengkapan berkas perkara hingga nantinya masuk ke persidangan.

Penyidikan lanjutan itu juga kata Usman, harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung bukan oleh Polri.

"Dalam perspektif inilah saya lihat gagasan dari pak Barita (Ketua Komjak, red) yaitu perlu nya penyidikan lanjutan di dalam perkara pembunuhan Joshua oleh Kejaksaan Agung bukan oleh Kepolisian," kata Usman Hamid saat diskusi publik di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Usman Hamid menyatakan kalau penyidikan lanjutan itu harus dilakukan mengingat adanya kelemahan alat bukti atau pembuktian dari segi rekonstruksi.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas