TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan rezim Jokowi-Amin saat ini sudah gagal.

Hal ini terbukti dengan keberpihakan pemerintah yang kini mengedepankan kepentingan investasi. 

Hal ini disampaikan Nining saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Selasa (27/9/2022). 

Dijelaskan Nining lebih lanjut, contoh nyata kegagalan rezim Jokowi-Amin adalah naiknya tarif Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ditambah lagi dengan adanya Omnimbus Law UU Ciptaker melalui PP 36.

"Hari ini adalah bentuk kegagalan rezim Jokowi Amin di mana periode pertama dan periode kedua ini adalah wujud nyata di mana keberpihakan rezim Jokowi Amin lebih kepada mengedepankan kepentingan investasi," ujar Nining.

"Kita bisa lihat, kenaikan BBM itu adalah membuat sumber kemiskinan yang semakin dalam. Padahal di Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui PP 36 adalah di mana upah buruh hanya berdasarkan inflasi," tambahnya. 

Padahal, lanjut Nining, mandat dari konstitusi negara adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. 

"Hari ini tidak terwujud bagi rakyat Indonesia, yang ada adalah penggusuran tanah para petani yg terjadi di berbagai macam kota dan daerah terus menjadi buruh tidak punya kepastian kerja," tegasnya.

Baca juga: Gelombang Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Berlanjut, Hari Ini Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo di DPR

Massa demo yang hadir hari ini tergabung dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), pihaknya datang bersama elemen buruh dan tani.

Dalam agenda kali ini Gebrak membawa tiga tuntutan utama. Pertama, adalah fokus yang berkaitan dengan Hari Tani Nasional yaitu ihwal reforma agraria. Kemudian disusul dengan tuntutan menolak kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pencabutan Omnimbus Law. 

Nining yang juga merupakan Jubri Gebrak mengatakan kenaikan BBM juga menjadi dampak yang sangat signifikan terhadap para petani. Sehingga, jelas Nining, ketiga tuntutan yang dibawa hari ini semuanya masih berkaitan satu sama lain.

"Kita memberikan desakan kepada majelis pertimbangan rakyat MPR untuk mengevaluasi agraria sejati di mana kita bisa lihat rakyat tidak lagi bisa memiliki tanah atas nama kepentingan investasi," harapnya.