Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjawab pertanyaan wartawan terkait anggaran pertahanan TNI AL yang dibahas dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/9/2022) kemarin.

Ia mengatakan anggaran tersebut sebenarnya sudah ditetapkan dalam rapat sebelumnya.

Rapat kemarin, kata dia, untuk lebih menegaskan kembali hal tersebut.

"Di mana anggaran Angkatan Laut seperti rapat yang lalu, sekitar Rp23,7 T untuk itu," kata Yudo di Mako Koarmada I Jakarta Pusat pada Selasa (27/9/2022).

Baca juga: KSAL Sebut Progres Pemindahan Markas Sejumlah Satuan TNI AL Rampung Akhir Tahun Ini

Sejak awal, kata dia, TNI AL telah melaporkan sejumlah hal kepada Kementerian Pertahanan RI terkait hal tersebut di antaranya belanja pegawai, belanja modal, perumahan prajurit, pemeliharaan dan perawatan alutsista.

"Sehingga dan sudah disetujui dari mata anggaran yang ada itu kita sudah jabarkan nantinya. Jadi kita tahun 2023 kalau tidak ada perubahan kita tinggal melaksanakan aja apa yang sudah ditetapkan sesuai mata anggaran di tahun 2023 kemarin," kata Yudo.

Dilansir dari laman resmi DPR RI, dpr.go.id pada Selasa (27/9/2022), Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan Komisi I menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,4 triliun.

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, (26/9/2022).

"Penambahan anggaran yang diusulkan dengan total Rp2,4 triliun sudah kita setujui," kata Farhan.

"Untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di Angkatan Laut, tapi tidak semuanya ke Angkatan Laut," ucap Farhan.

Baca juga: Saat Panglima TNI-KSAL Rapat Bersama Menhan, KSAD Jenderal Dudung Kunjungi Angkatan Darat Belanda

Ia mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya untuk program prioritas.

Sebelumnya, Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp131,92 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022.

"Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun," kata Herindra.

Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI antara lain pagu Kemenhan sebesar Rp22,43 triliun.

Sedangkan alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,26 triliun, anggaran untuk TNI AL sebesar Rp23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp19,25 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp54,16 triliun (41,05 persen dari total anggaran).

Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).

Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,63 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp2,35 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar.

"Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35,19 triliun," ucap Herindra.

Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar, program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp79,77 triliun.