Tribun

Ombudsman RI Ungkap Permasalahan Tanggap Darurat dari 2.168 Kejadian Bencana Januari-Agustus 2022

Permasalahan yang menjadi catatan Ombudsman diantaranya belum adanya mekanisme yang terstandar terkait pengelolaan bantuan di daerah.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Ombudsman RI Ungkap Permasalahan Tanggap Darurat dari 2.168 Kejadian Bencana Januari-Agustus 2022
Dok. BNPB
Ilustrasi bencana banjir akibat cuaca buruk 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap permasalahan lapangan pada tahap tanggap darurat bencana yang terjadi pada rentang Januari-Agustus 2022.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Febrityas mengatakan data bencana alam Indonesia di BNPB mulai dari Januari-Agustus 2022 mencapai 2.168 kejadian bencana.

Paling tinggi kejadian bencana banjir dengan total 847 kejadian, kemudian disusul cuaca ekstrem 742 kejadian dan tanah longsor 400 kejadian.

Dampak bencana alam di Indonesia tahun 2022 menyebabkan 2.458.776 korban jiwa mengungsi, 112 korban jiwa meninggal, 16 korban jiwa hilang, dan 692 korban jiwa luka-luka.

Baca juga: Ombudsman: Regulasi Pembatasan Distribusi Penting, Setelah Naiknya Harga BBM Subsidi

"Kami melakukan kajian ini dengan mengambil peran, khususnya pada proses pra bencana dan juga pada tanggap darurat," kata Febri saat menyampaikan 'Laporan Hasil Kajian Kebencanaan' yang di seminar hari Kamis (29/9/2022).

"Kami sangat menyadari bahwa untuk bisa melakukan kajian tanggap bencana mulai dari pra bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi atau pasca bencana itu membutuhkan waktu yang panjang dan kajian yang sangat mendalam," lanjut Febri.

Permasalahan yang menjadi catatan Ombudsman diantaranya belum adanya mekanisme yang terstandar terkait pengelolaan bantuan di daerah.

Ombudsman juga menyoroti minimnya sarana dan prasarana atau peralatan untuk mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak bencana yang terisolasi.

Ombudsman juga menyoroti tidak meratanya pembagian logistik pada masyarakat dan pengelolaan jenis kebutuhan masyarakat terdampak.

Selanjutnya belum jelasnya kewenangan, pembagian peran dan koordinasi antar instansi, terutama terkait dengan pemberian bantuan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca juga: P3N Desak Ombudsman dan BPK RI Audit Organisasi Bayangan Mendikbudristek Nadiem Makarim

Terkait pendanaan, Ombudsman menilai kurangnya alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD, serta sulitnya pencairan dana untuk tim teknis.

Penentuan status bencana juga menjadi permasalahan, dimana proses birokrasi yang panjang dalam penentuan status bencana sehingga berimplikasi tidak maksimalnya penanganan bencana.

Selain itu, tidak terintegrasinya data masyarakat terdampak bencana antara data BPBD dengan instansi lainnya juga menjadi catatan.

Penentuan lokasi penyelamatan korban bencana juga menjadi permasalahan, dimana risiko bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya dan kurangnya persiapan skenario yang termuat dalam rencana kontijensi.

"Penanggulangan bencana itu bukan hanya kerja dari pemerintah pusat (BNPB) maupun pemerintah daerah BPBD tapi kerja kolaborasi, kami juga mendorong partisipasi stakeholder," ujarnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas