Tribun

Mahasiswa Bakal Demo Besar 20 Oktober 2022, Undang Presiden Jokowi Hadir Temui Massa

Massa mahasiswa akan kembali berdemo di Patung Kuda Jakarta Pusat pada 20 Oktober 2022.

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Mahasiswa Bakal Demo Besar 20 Oktober 2022, Undang Presiden Jokowi Hadir Temui Massa
Tribunnews.com/ Mario Christian Sumampow
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demo mahasiswa yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022) berakhir.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, Abdul Khalik, mengatakan pihaknya akan kembali turun ke jalan pada 20 Oktober 2022.

"Nanti kita bakal turun 20 Oktober, maka dari itu kawan-kawan sebagaimana pernyataan ini sudah kita lakukan," ujar Abdul dalam konferensi pers usai demo.

"Kita akan siapkan lagi untuk hadir di lapangan nantinya, dan bersmaa dengan elemen mahasiswa lain dan masyarakat sipil lain, selamat menantikan," lanjut dia.

Mereka berharap dalam aksi lanjutan nanti bakal membuahkan hasil dengan hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui massa aksi.

Dalam aksi hari ini, demonstran menyebut berbagai kegagalan yang terjadi menjadi bukti rezim Jokowi-Maruf Amin yang secara terang-terangan telah mengkhianati rakyat.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Polisi Amankan Terduga Penyusup

Atas hal tersebut, ratusan mahasiswa yang turun aksi hari ini membawa beberapa tuntutan, yakni:

Pertama, memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada sidang rakyat tanggal 20 Oktober 2022 di Jakarta.

Kedua, menuntut pemerintah memprioritaskan penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat di tengah krisis seperti program subsidi BBM dibandingkan memprioritaskan berbagai pesan yang minim urgensi.

Ketiga, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Demo Mahasiswa Ingatkan Jokowi Jangan Main Api dalam Sekam

Keempat, menolak pengadaan infrastruktur yang membuka lahan masyarakat secara berkeadilan.

"Kelima, melakukan perubahan terhadap UU KPK dengan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara penegakan korupsi yang independen," ujar Abdul.

"Keenam, menolak komersialisasi pendidikan secara ainstitusional dan menyeluruh, khususnya di perguruan tinggi," ucapnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas