Tribun

Bursa Capres

Fadli Zon Sebut Kedekatan Prabowo Subianto dengan Jokowi Tidak untuk Berduet di Pilpres 2024

Kedekatan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan mengerucut pada wacana duet

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Erik S
zoom-in Fadli Zon Sebut Kedekatan Prabowo Subianto dengan Jokowi Tidak untuk Berduet di Pilpres 2024
Sekretariat Presiden
(Ilustrasi) Menurut Fadli Zon, kedekatan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan mengerucut pada wacana duet calon presiden (capres) dan cawapres Prabowo-Jokowi. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berbicara soal kedekatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut dia, kedekatan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan mengerucut pada wacana duet calon presiden (capres) dan cawapres Prabowo-Jokowi.

Baca juga: Bandingkan dengan Amerika Serikat, Fadli Zon Sebut Wajar Batas Usia Minimal Capres 35 Tahun

“Saya kira sejauh ini sih tidak ya. Sejauh ini kan lebih profesional. Dalam arti sebagai menteri pertahanan,” kata Fadli Zon selepas diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022).

Anggota Komisi I DPR RI ini beranggapan kedekatan Prabowo dengan Jokowi dapat dimaknai dengan cairnya suasana politik dalam negeri, selepas keduanya bersaing pada Pilpres 2019 lalu.

Hal itu juga, lanjut Fadli, dapat menjadi salah satu jalan keluar selepas masyarakat yang terbelah akibat polarisasi di Pemilu 2019 itu.

“Kemarin keterpecahan di masyarakat semakin meluas dengan adanya semacam rekonsiliasi untuk menunjukkan bahwa politik itu tidak harus habis-habisan gitu ya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, wacana duet antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 terus mencuat di pemberitaan.

Baca juga: Relawan Minta Kepastian MK soal Jokowi Jadi Cawapres, Prabowo Bilang Begini

Fadli Zon menyebutkan bahwa wacana tersebut harus dilihat secara konstitusi apakah melanggar atau tidak.

“Harus dilihat juga secara konstitusi apakah itu memungkinkan, ahli-ahli konstitusi perlu berpendapat, jangan sampai ini langgar konstitusi,” kata Fadli Zon.

Anggota Komisi I DPR RI ini lantas berbicara soal kontsitusi kepresidenan di Amerika Serikat (AS). Menurut dia, aturan di AS tidak membolehkan pemimpin negara kembali berkontes setelah menjabat dua periode.

Baca juga: Menhan Prabowo Beri Pistol G2 Elite Warna Silver Hitam Buatan Pindad ke Kapolri

“Karena presiden dan wapres kan satu paket, di Amerika memang tidak boleh, nah di kita bagaimana? Dan apakah ini nanti berbeda semangatnya dengan waktu reformasi,” ujarnya.

Fadli Zon lantas menyinggung perihal etika berpolitik jika sudah menjadi presiden dua periode namun kembali ingin berkontes pada Pilpres mendatang.

Seperti kita tahu, masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dibatasi maksimal dua periode. Sementara, lama jabatan satu periode yakni lima tahun.

Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Jokowi Bagikan Sembako dan Kaos

Aturan ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi ya sebagai wacana yang beredar, ya kan katanya orang boleh berwacana, tetapi kita lihat fakta-fakta ya mungkin menurut saya perlu ada kajian-kajian yang mendalam disamping juga faksun dan moral politik kita harus ditanyakan juga,” katanya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas