Tribun

Forum Advokat Indonesia Berencana Temui Jokowi soal Dugaan Penjegalan Anies Baswedan

Mereka bakal menemui Presiden Jokowi perihal adanya dugaan penjegalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Forum Advokat Indonesia Berencana Temui Jokowi soal Dugaan Penjegalan Anies Baswedan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat pengumuman deklarasi Calon Presiden 2024 dari Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Advokat Indonesia menyatakan bakal menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perihal adanya dugaan penjegalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024.

Upaya itu akan ditempuh kata perwakilan Forum Advokat Indonesia Eggi Sudjana, jika audiensinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diindahkan.

"Kalau tidak ada reaksi dari KPK kami harus datangi presiden, kami minta audiensi, kamj mau debat secara hukum," kata Eggi saat konferensi pers di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022).

Audiensi terhadap KPK sendiri dilakukan oleh Forum Advokat Indonesia pada Senin siang tadi, setelah mereka menyampaikan siaran pers.

Baca juga: Resmi Dukung Ganjar-Yenny Wahid di Pilpres 2024, Sekjen PSI Imbau Seluruh Kader Segera Kampanye

Lebih lanjut kata Eggi, jika menilik pada garis kepempimpinan, KPK memang kata dia berada di bawah eksekutif dalam hal ini Presiden.

Namun, secara substansi, setiap hal yang menjadi penyelidikan dan penyidikan KPK tidak boleh mendapat intervensi.

"Eksekutif, Presiden, dan parpol tidak berhak dan tidak boleh memakai KPK sebagai kendaaraan politik atau membuat KPK memberangus lawan politik," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Forum Advokat Indonesia lainnya yakni Mahmud meminta ketegasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

Diketahui desakan ini didasari karena adanya pemberitaan yang tersiar kalau ada upaya dari Pimpinan KPK yang ingin menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E.

Dugaan ini lantas dikaitkan dengan upaya penjegalan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saat ini perlu ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas KPK RI secepat mungkin agar KPK RI sebagai institusi tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas," kata Mahmud.

Selain itu Dewan Pengawas KPK RI juga kata Mahmud, harus transparan dalam mengusut apa yang telah dilakukan oleh Firli Bahuri tersebut.

Sebab, apa yang telah dilakukan telah menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga perlu untuk disampaikan kepada publik hasil dari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK RI terhadap Firli Bahuri.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas