TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekosistem kota cerdas merupakan kombinasi dari efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah.

Hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam 32 urusan pemerintahan sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 23 Tahan 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, kota cerdas bukan hanya mengenai prasarana dan sarana teknologi digital semata.

Namun, bagaimana memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Kemendagri Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

"Teknologi digital bukan tujuan an sich penyelenggaraan kota cerdas, namun alat untuk mencapai tujuan, karena tujuannya bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik," kata Safrizal yang ditemui disela Jumpa Pers di Senayan, Senin (3/10/2022).

Momentum dan pelajaran berharga yang diperoleh dari Pandemi Covid-19 yaitu adanya pergeseran tatanan kehidupan menuju adaptasi kebiasaan baru yang mengurangi kontak/ pertemuan fisik, peralihan ke transaksi non-tunai dan digitalisasi pelayanan publik, menyadarkan banyak pihak untuk memposisikan penyelenggaraan kota cerdas sebagai bagian dari solusi yang inovatif.

"Pengalaman Pandemi Covid-19 telah menggeser paradigma dalam semua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dari manual ke digital, namun kita harus menempatkan hal ini dalam strata permanen bukan temporer pada penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Safrizal.

Baca juga: Dukung Pemerintahan di 3 Provinsi Baru Papua, Kemendagri Mutakhirkan Database dan Informasi

Untuk itu, kembali di tahun ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama PT Napindo Media Ashatama (Napindo) yang berkolaborasi dengan multi pihak, mulai dari kementerian lembaga, sektor swasta maupun kalangan NGO, akan menggelar Pameran dan Forum Teknologi Terpadu (Integrated Technology Event / ITE) 2022, pada 5 sampai 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi, ITE 2022 kali ini digelar secara fisik yang terdiri dari pameran Indo Water, Indo Waste, dan Indo Renergy, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2022 Expo & Forum.

“Gelaran Integrated Technology Event 2022 merupakan wujud nyata kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, dan dunia usaha, akademisi serta masyarakat serta dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan stimulan investasi terkait solusi dan penyedia kota cerdas serta sektor pendukung dalam sistem manajemen dan teknologi air bersih, pengelolaan persampahan, limbah, sistem transportasi yang kesemuanya terhubung dalam ekosistem kota cerdas," kata Safrizal.

Baca juga: Situs Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar Diretas

Event ITE 2022 sendiri akan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dari 19 negara, dengan estimasi pengunjung lebih dari 10.000 visitors.

Disamping eksibisi, gelaran ITE 2022 juga menginisiasi forum-forum profesional yang akan menghubungkan Pemerntah Pusat, paraKepala daerah baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati, dengan para pelaku teknologi solusi dan referensi dari berbagai ahli dan praktisi.

“Mengingat arti penting dan strategis event ini, tentunya sangat sayang untuk dilewatkan, karena selain memuktahirkan perkembangan teknologi digital di era kekinian, juga terutama sekali membuka peluang investasi yang tentunya diharapkan dapat mempercepat agenda pemulihan ekonomi di masa transisi pandemi saat ini," kata Safrizal.