Tribun

Pemilu 2024

Pemilih Per TPS Dibatasi 300 Orang, KPU: Penentuan Itu Berdasarkan Hasil Simulasi

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa penentuan jumlah maksimal pemilih di TPS sudah berdasarkan hasil dari simulasi yang dilakukan KPU.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemilih Per TPS Dibatasi 300 Orang, KPU: Penentuan Itu Berdasarkan Hasil Simulasi
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua KPU RI Hasyim Asyari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Rancangan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (3/10/2022), Bawaslu menyoroti ketidaksesuaian soal jumlah pemilih maksimal di TPS.

Pasalnya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur jumlah pemilih paling banyak di TPS adalah 500 orang. Namun PKPU yang disodorkan KPU mengatur paling banyak pemilih di TPS adalah 300 orang.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa penentuan jumlah maksimal pemilih di TPS sudah berdasarkan hasil dari simulasi yang dilakukan KPU.

"Berdasarkan simulasi KPU pada waktu menyiapkan pemilu 2019 dalam pemilu serentak 5 jenis pemilu, itu rerata durasi yang digunakan pemilih 5-7 menit di TPS. Katakan 1 surat suara 1 menit, 5 surat suara berarti 5 menit. (Kalau) 300 pemilih kali 5 menit jadi 1.500 menit. Kalau dikonversikan menjadi jam, sekitar 25 jam. Tapi di TPS kan ada 4 bilik pada waktu bersamaan, 25 jam dibagi 4 bilik, 6 jam durasi pemilu kita di TPS," jelas Hasyim kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

Berdasarkan simulasi tersebut, jika per TPS ada 300 pemilih, mereka rampung mencoblos pada pukul 13.00 WIB.

Sehingga menurut Hasyim bila jumlah pemilih per TPS dilebihkan dari 300 pemilih, maka hal tersebut akan memberatkan. Sebab penambahan jumlah pemilih per TPS akan berdampak pada waktu yang dibutuhkan bagi pemilih menyelesaikan pencoblosannya.

"Jadi kalau dilebihkan dari 300 berat, itu berdasarkan simulasi dan sudah kita praktikkan di pemilu 2019. Sehingga maksimal TPS 300. Kalau di bawahnya sesuai kondisi," terangnya.

Baca juga: PDIP Bakal Siapkan 3,5 Juta Saksi di TPS pada Pemilu 2024

Terlebih saat ini status bencana non alam yakni pandemi Covid-19 masih belum dicabut oleh pemerintah.

Sehingga KPU mempertimbangkan pembatasan 300 pemilih per TPS juga berdasarkan masih adanya status pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Situasi ini kan mohon maaf 300 tadi kita pertahanan karena hitung-hitungan kepemiluan tadi, dan situasi covid berdasarkan kebijakan belum dicabut status darurat nasional bencana non alam ini," tutup dia.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas