Tribun

Sekjen DPR Cabut Pernyataan, MKD Usul Perkara Pamdal Titipan Anggota Dewan Dihentikan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengusulkan Pamdal titipan Anggota Dewan dihentikan.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Sekjen DPR Cabut Pernyataan, MKD Usul Perkara Pamdal Titipan Anggota Dewan Dihentikan
Tribunnews.com/ Fersianus Waku
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengusulkan Pamdal titipan Anggota Dewan dihentikan.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar telah mencabut pernyataannya soal sebagian besar Pamdal merupakan titipan Anggota Dewan.

"Saudara Indra Iskandar mencabut keterangan pernyataan beliau minggu lalu di MKD juga bahwa sebagian besar Pamdal yang ada saat ini adalah titipan Anggota Dewan," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Ia menyebut Indra juga telah menyampaikan Pamdal di DPR tersebut sebagian besar titipan Anggota Dewan periode sebelumnya.

Baca juga: Respons Pimpinan Komisi III Soal Pamdal DPR Titipan Anggota Dewan: Pecat Saja

"Beliau mengatakan memang ada beberapa Anggota DPR yang menitip dalam proses rekrutmen Pamdal, tetapi itu di periode sebelum ini, bukan periode sekarang," ungkapnya.

Menurut Habiburokhman, Indra juga menyebut para Pamdal titipan tersebut telah ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya.

"Orang-orang Pamdal yang dititip tersebut sudah ditingkatkan kualitasnya, kapasitasnya secara reguler dengan berbagai macam pelatihan," ujarnya.

Karenanya, Habiburokhman menegaskan pihaknya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik.

Baca juga: MKD Bakal Tindaklanjuti Pernyataan Sekjen DPR Terkait Adanya Pamdal Titipan Anggota Dewan

"Kami sebagai MKD periode 2019-2024 tidak memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di periode sebelum kami bertugas," ungkapnya.

Sebelumnya, Indra mengungkap sebagian besar pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI berlatar belakang bukan dari militer.

Bahkan, Indra menyebut beberapa pamdal dulunya adalah pengangguran.

"Sebagian besar titipan dari anggota Dewan. Jadi ini kadang-kadang ini belakangan mulai tertib, tadinya kerjanya kalau enggak ini cuma pegang HP di pintu gerbang itu merokok," kata Indra saat memenuhi undangan MKD DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (28/9/2022).

Dia melanjutkan setiap enam bulan sekali, para pamdal dilatih aparat kepolisian hingga Kopassus soal kedisiplinan.

Baca juga: Sekjen DPR Janji Evaluasi Pamdal DPR usai IPW Dilarang Masuk Pintu Depan saat Hadiri Panggilan MKD

"Hanya sedikit (yang memiliki sikap disiplin). Dari 700 orang barangkali tidak lebih dari 50 orang yang punya sikap sigap dan lain-lain," kata dia

Namun, Indra menyesali adanya penghalangan yang dialami Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat masuk DPR via gerbang depan.

"Petugas pamdal saat itu bahwa ada undangan resmi tidak dilaporkan kepada atasannya dan ini sudah berulang ulang kali menjadi catatan kami. Kami akan evaluasi. Kami akan ada perombakan di dalam struktur organisasi pamdal," ujar dia.

Lebih lanjut, ketertiban di wilayah kompleks parlemen selalu diutamakan oleh pihaknya

"Bagaimana pun ini adalah lembaga tinggi negara. Di dalamnya persidangan semua, ada tata tertibnya, sehingga walaupun ini rumah rakyat tentu ini ada ketertibannya, ada aturan yang semua harus mengikuti aturan yang ada," kata Indra.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas