Mahfud MD Sebut TGIPF Kanjuruhan Bakal Analisis Temuannya Mulai Besok
Mahfud MD mengatakan TGIPFa akan mulai melakukan analisis terkait Tragedi Kanjuruhan pada Selasa (11/10/2022) besok.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan Mahfud MD mengatakan tim yang dipimpinnya akan mulai melakukan analisis terkait Tragedi Kanjuruhan pada Selasa (11/10/2022) besok.
Selain itu, kata dia, tim juga akan sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi.
Dengan demikian, kata dia, diharapkan laporannya bisa ia serahkan kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (14/10/2022) pekan ini.
Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (11/10/2022).
"Jadi kalau dulu kami minta satu bulan, presiden menyatakan kalau bisa dua minggu, kami InsyaAllah lebih cepat lagi, 10 hari saja, artinya hari Jumat ini sudah bisa diserahkan," kata Mahfud MD.
Baca juga: Mahfud MD Sebut TGIPF Kanjuruhan Bakal Bertemu FIFA untuk Menata Ulang Aturan Sepakbola
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin investigasi tragedi Kanjuruhan Malang yang dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) dirampungkan secepat mungkin.
Presiden Jokowi ingin investigasi rampung kurang dari satu bulan sebagaimana yang disampaikan Menkoplhukam yang juga Ketua TGIPF Mahfud MD.
“Kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, beliau minta satu bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok, secepat-cepatnya,” kata Presiden di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, (5/10/2022).
Baca juga: Mahfud MD Buka Kemungkinan TGIPF Kanjuruhan Rekomendasikan Terobosan Hukum
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan bisa mengungkapkan secara tuntas tragedi tersebut dalam waktu kurang dari sebulan.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD, selepas melapor kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (4/10/2022).
"Saya baru saja melapor kepada Presiden terkait kerusuhan di Kanjuruhan itu. Pertama, tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan. Masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan," ujar Mahfud.
Sebagai dasar TGIPF bekerja, Mahfud melanjutkan, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) pada hari ini.
Keppres tersebut akan menjadi naungan bagi tim dari berbagai institusi yang bekerja menginvestigasi kejadian di Stadion Kanjuruhan.
Baca juga: Serahkan Bukti ke TGIPF Kanjuruhan, PSSI: Masih Harus Dievaluasi, Kami Yakin Tak Ada yang Sempurna
"Misalnya Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim, itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini, di Kemenko Polhukam. Jadi ini yang dibentuk oleh Presiden," ucapnya.
Menurut Mahfud, tim yang dipimpinnya akan berupaya memenuhi target yang diberikan Presiden.
Untuk itu, tim akan segera terjun ke lapangan untuk menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai hal, mulai dari siapa yang memberi komando, hingga pertanyaan mengenai jadwal pertandingan yang tetap dilakukan di malam hari.
"Presiden minta jangan sampai sebulan, ya nanti kita olah. Kan kita harus menemui, melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, jaringan bisnis, periklanan, dan sebagainya. Nanti kita lihat," jelasnya.
Lebih jauh, Mahfud memastikan bahwa TGIPF akan langsung bekerja dengan menggelar rapat nanti malam. Selanjutnya, tim akan memetakan dan mengidentifikasi masalah, lalu akan berbagi tugas hingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.
"Ketika bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat karena itu kan banyak pihak. Ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan, dan sebagainya. Ada yang mempelajari peraturan perundangan-undangannya," pungkasnya.