Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Alzier Dianis Thabranie menyoroti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang meminta Ketua Umum PSSI M Iriawan mundur.

Menurutnya, jika hal itu terjadi, FIFA dikhawatirkan akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

Sanksi bisa berupa tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan sepakbola internasional seperti Piala AFF, Piala Asia, Piala Dunia.

Bahkan rencana Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 bisa dibatalkan.

"Itu sudah pasti. Sebagai orang KONI saya tahu itu, saya sudah dengar kabar itu. Karena itu, harus hati-hati, jangan karena rekomendasi TGIPF, Indonesia jadi susah," kata Alzier kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).

Alzier menjelaskan, Ketua Umum PSSI tidak boleh diminta mundur, kecuali di kongres yang jelas-jelas sudah ada aturannya.

Baca juga: Aksi Aparat Ini Jadi Dasar TPF Aremania Sebut Ada Kejahatan Kemanusiaan Sistematis di Kanjuruhan

Hal ini berdasarkan statuta FIFA yang tak boleh dirubah.

"Kalau Ketua Umum PSSI terus dikuyo-kuyo mundur, FIFA akan marah. Dalam situasi sulit sekarang ini, jangan memancing kemarahan FIFA, kita bisa dibekukan," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini mengamati, terlalu mudah orang bicara soal tanggungjawab moral seseorang, tetapi tanpa melihat moralitasnya sendiri.

Ia berpendapat, rekomendasi TGIPF kesannya ingin menggantikan posisi Ketum PSSI.

"Kita amati, terlalu mudah menjatuhkan orang dengan memanipulasi nilai-nilai moral, padahal itu hak absolut-nya Tuhan. Saya lihat, permainan sepak bola ini mau dipindah ke permainan non-sepakbola di luar lapangan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menyampaikan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat, (14/10/2022).

Laporan hasil kerja TGIPF ditulis dalam 124 halaman yang berisi temuan dan rekomendasi.

“Kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan,” kata Ketua TGIPF Mahfud MD.

Dalam laporan tersebut, TGIPF menuliskan bahwa federasi sepakbola Indonesia (PSSI) harus bertanggungjawab terhadap tragedi Kanjuruhan, Malang.

Baca juga: Menteri Sosial Tri Rismaharini Salurkan Bantuan Sosial Kepada Korban Tragedi Kanjuruhan di Pasuruan

Menurutnya harus ada yang bertanggungjawab karena apabila semua pihak berpegang hanya pada norma formal maka tidak ada yang salah.

“Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan Sub-sub organisasinya,” tuturnya.

Tanggungjawab tersebut kata Mahfud berdasarkan tanggungjawab hukum dan tanggungjawab moral.

Hanya saja kata Mahfud tanggungjawab hukum seringkali tidak jelas dan dapat dimanipulasi. Oleh karenanya tanggungjawabnya harus kepada asas hukum.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Didiet Haryadi Priyohutomo menilai, hasil rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan tersebut tidak signifikan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata dia, terlalu mahal kalau rekomendasinya meminta Ketua Umum PSSI mundur dan mendesak PSSI lakukan KLB untuk memilih ketua umum baru.

Baca juga: Polri Ungkap Sudah Periksa 80 Orang di Kerusuhan Kanjuruhan

“Terlalu mahal kalau hasilnya hanya seperti itu. Kan Tim dipimpin Menko Polhukam, dibentuk melalui Keppres, anggotanya orang-orang hebat, hasilnya dilaporkan ke presiden. Honornya pasti juga tidak murah, kok rekomendasinya cuma meminta Ketum PSSI mundur, minta dilakukan KLB untuk memilih Ketum PSSI yang baru. Makanya terlalu mahal kalau hanya seperti itu. Saya menilai, rekomendasi TGIPF tak sesuai harapan masyarakat, ini yang kita prihatin,” tegas Didiet.

Menurutnya, mestinya yang diangkat dalam rekomendasi TGIPF kan hal-hal yang substansial mengenai peristiwa Kanjuruhan, masalah-masalah makro, soal peradaban, dan sebagainya.