TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejarah memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional setiap 17 Oktober serta peran UNESCO.

Tahun ini, Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional jatuh pada Senin, 17 Oktober 2022.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional atau International Day For The Eradication of Poverty menjadi kampanye pemberantasan kemiskinan secara global, salah satunya dilakukan oleh UNESCO.

Menurut UNESCO, upaya mengakhiri kemiskinan bukan semata-mata membantu orang miskin.

Namun, negara turut memberikan kesempatan hidup bagi masyarakat dengan bermartabat.

Setiap negara tentu mendapati problem kemiskinan maupun kesenjangan sosial.

Baca juga: Maruf Amin: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Capai Nol Persen pada 2024

Alih-alih memberantas kemisikinan, kesejahteraan hidup menjadi poin penting yang ingin diciptakan oleh negara.

Lantas bagaimana sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional?

Simak sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional dikutip dari unesco.org

Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional

Mari mengulik sejarahnya dimulai pada tahun 1987.

Tepatnya, pada 17 Oktober 1987, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di Trocadero, Paris.

Mereka menyerukan bahwa kemiskinan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Tak hanya itu, banyak orang juga menegaskan kebutuhan semua orang serta hak-hak lainnya harus dihormati sesama.

Hal tersebut selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada tahun 1948.

Tujuannya untuk menghormati korban kemiskinan ekstrim, kekerasan dan kelaparan.

Sejak itu, orang-orang dari semua latar belakang, kepercayaan dan asal-usul sosial berkumpul setiap tahun pada 17 Oktober.

Mereka akan memperbarui komitmen mereka dan menunjukkan solidaritas dengan masyarakat yang mengalami kemiskinan.

Kemudian, terdapat bukti surat dari Majelis Umum PBB beserta pejabat penting pada 22 Desember 1992.

Surat tersebut menerangkan agenda apa saja yang dilakukan saat Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional.

Yaitu mengajak pejabat dan orang penting turut ikut serta melakukan upaya pemulihan kesejahteraan hidup masyarakat dari kemiskinan.

Surat tersebut juga berisi putusan untuk mendeklarasikan bahwa 17 Oktober adalah Hari Pengentasan Kemiskinan Intersional.

Kampanye Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tersebut secara global juga akan diadakan berlanjut di tahun 1993 dan seterusnya.

Tidak hanya memperingati, dalam surat tersebut juga menekankan pemerintah dan organisasi kemanusiaan harus benar-benar menangani kemiskinan.

Kemudian, akan ada sekretaris yang membuat laporan data kemiskinan.

Usaha dalam pengentasan kemiskinan tingkat global

Dalam melawan kemiskinan, UNESCO memiliki pendapat jika perlunya meningkatkan kapasitas individu.

Yaitu kapasitas dalam pendidikannya, ilmu pengetahuan dan dukungan untuk pelaku ekonomi kreatif.

Tidak semata-mata menciptakan lapangan pekerjaan, namun juga dibina berwirausaha agar lebih mandiri.

UNESCO menempatkan semua keahliannya untuk mendukung Agenda 2030, yaitu Pembangunan Berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan tahun 2022 pernah mengatakan sebagai berikut.

"Kemiskinan adalah pengingkaran terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu. Memang, kemiskinan benar-benar mengerikan.

"Tidak hanya menyebabkan kehidupan yang serba kekurangan, kelaparan dan penderitaan, tetapi juga menghalangi penikmatan hak-hak dasar dan kebebasan, yang harus dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa halangan.”

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Goal 1: No Poverty atau Tujuan 1 : Tidak ada kemiskinan, merupakan gerakan UNESCO yang ingin mengentaskan kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang.

Tujuan ini selaras dengan kegiatan utama UNESCO, yaitu Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Berikut target UNESCO tahun 2030 melalui gerakannya Goal 1 No Poverty atau Tujuan 1 Tidak ada kemsikinan:

1. Memberantas kemiskinan ekstrem untuk semua orang di mana saja.

2. Mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya menurut definisi nasional.

3. Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang tepat secara nasional, mulai dari dasarnya.

4. Memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya.

5. Membangun ketahanan masyarakat miskin yang berada dalam situasi rentan terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim serta guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.

6. Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan.

7. Menciptakan kerangka kebijakan yang baik di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang berpihak pada kaum miskin dan peka gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam aksi pengentasan kemiskinan.

(Tribunnews.com/Safira)