Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro menganggap Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Iwan Bule sebagai sosok yang tak responsif terhadap kritik.

Anggapan itu muncul dari komunikasi yang sering dilakukannya dengan Iwan Bule melalui whatsapp untuk menyampaikan kritik.

Sayangnya, kritik-kritik tersebut tidak dibalas dengan kinerja nyata dari PSSI.

"Komunikasinya sih lancar-lancar saja sama Ketua Umum PSSI. Cuma implikasinya di lapangan belum terlihat," ujarnya di Kantor Komnas HAM pada Senin (17/10/2022).

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Bantah Kabar Bahwa Pemerintah Stop Tanggung Biaya Perawatan Korban Kanjuruhan

Satu di antara beberapa kritik yang disampaikannya, yaitu perihal keamanan bagi para suporter dalam pertandingan sepak bola.

Selain itu, ada pula kritik soal edukasi bagi para suporter sepak bola.

Apalagi, rivalitas antar-pendukung klub sepak bola di Indonesia cukup tinggi.

"Ini antar-klub menjurus kekerasan. Tidak ada pelatihan-pelatihan khusus," katanya.

Menurutnya, edukasi bagi suporter selama ini hanya sampai di tingkat atas, tapi belum sampai ke tingkat akar rumput.

Dia mencontohkan, para suporter yang tinggal di daerah pinggiran seperti Bekasi dan Bogor yang merupakan irisan dari beberapa kelompok suporter klub sepak bola.

Baca juga: Komnas HAM dapat Info Pemprov Jatim Hentikan Pengobatan Korban Luka Tragedi Kanjuruhan

"Akar rumput yang menjadi masalah. Apa lagi di daerah-daerah itu," katanya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, paguyuban suporter itu mendesak agar Iwan Bule mundur dari kursi kepemimpinannya di PSSI.

Terlebih hal tersebit sudah tertuang di dalam rekomendasi Tim Gabungan Investigasi Pencari Fakta (TGIPF).

"Kita sih sepakat (dengan rekomendasi TGIPF) karena ini pertanggung jawaban moral dari PSSI," katanya.

PSSI harus tanggungjawab

Diketahui Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menyampaikan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Jumat (14/10/2022).

Laporan hasil kerja TGIPF ditulis dalam 124 halaman yang berisi temuan dan rekomendasi.

“Kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan,” kata Ketua TGIPF Mahfud MD.

Dalam laporan tersebut, TGIPF menuliskan bahwa federasi sepakbola Indonesia (PSSI) harus bertanggungjawab terhadap Tragedi Kanjuruhan, Malang.

Menurutnya harus ada yang bertanggungjawab karena apabila semua pihak berpegang hanya pada norma formal maka tidak ada yang salah.

Baca juga: Rabu 19 Oktober Komnas HAM Agendakan Gali Keterangan PT LIB Soal Tragedi Kanjuruhan

“Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan Sub-sub organisasinya,” tuturnya.

Tanggungjawab tersebut kata Mahfud, berdasarkan tanggungjawab hukum dan tanggungjawab moral.

Hanya saja kata Mahfud tanggungjawab hukum seringkali tidak jelas dan dapat dimanipulasi.

Karenanya tanggungjawabnya harus kepada asas hukum.

Baca juga: Mensos Risma: Anak Korban Tragedi Kanjuruhan Diprioritaskan Dapat Bansos

“Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada dan ini sudah terjadi keselamatan rakyat publik terinjak-injak,” katanya.

Sementara itu bentuk tanggungjawab moral kata Mahfud diserahkan kepada masing-masing lembaga untuk melakukan pertanggungjawabannya.

Di antaranya Polri untuk meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang yang diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.

“TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri,” pungkasnya.