TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Kantor Staf Presiden, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) akan menyelenggarakan kegiatan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM pada 19-20 Oktober 2022 di Jakarta. 

Hal ini disampaikan langsung oleh ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4b, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022). 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, mengambil tema, "Memperkokoh Keberagaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis"

Ahmad Taufan Damanik menyampaikan kegiatan ini akan dihadiri ribuan peserta, tetapi yang datang langsung ke tempat sekitar 500 orang, selebihnya akan mengikuti kegiatan ini secara online dari berbagai penjuru Indonesia, terutama pemerintah daerah. 

Baca juga: Komnas HAM Akan Pantau Langsung Ekshumasi Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan

"Pemerintah dearah diberikan ruang yang seluas-luasnya karena Konferensi HAM ini akan lebih fokus membahas peran pemerintah daerah dalam pengarusutamaan norma-norma atau nilai-nilai HAM," ujar Ahmad Taufan. 

"Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah ini adalah institusi kenagaraan kita yang berada di garda terdepan berhadapan dengan masyarakat yang sehari-hari memiliki hak untuk pemenuhan dan perlindungan HAM," kata Pria lulusan Universitas Sumatera Utara tersebut. 

Setelah itu, Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani menjelaskan bahwa ada 4 tujuan diadakannya kegiatan tersebut. 

Adapun tujuan diadakannya kegiatan konferensi HAM tersebut, yakni:

1. Meningkatkan pengetahuan pemahaman aparatur negara dan masyarakat tentang konsep HAM;
2. Meningkatkan kerja sama diantara semua stakeholder kabupaten kota Hamdi tingkat nasional dan internasonal, 
3. Mendokumentasikan konsep dan praktek Kabupaten/Kota HAM yang telah berhasil diterapkan di daerah dan negara lain; 
4. Merumuskan rekomendasi tentang agenda bersama yang akan dikerjakan di masa depan. 

Jaleswari mengatakan bahwa penghormatan dan pemenuhan HAM harus menjadi modalitas bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang harmonis tangguh dan berkeadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi. 

Mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, Jaleswari menjelaskan kegiatan konferensi itu akan berlangsung dalam bentuk forum diskusi, pameran, pentas budaya dan seni, serta deklarasi hasil konferensi.  (*)