TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil eks sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang turut mengkritisi isu tak sedap soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

PKS diterpa isu ditawari jatah dua kursi menteri Kabinet Indonesia Maju bila mau menarik dukungannya terhadap bakal calon presiden (capres) 2024, Anies Baswedan.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, pria yang akrab dipanggil Said Didu lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962. 

Ia merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Said Didu dikenal sangat vokal dengan pemerintah. 

Ia diberhentikan dari perusahaan BUMN juga karena dinilai terlalu kritis kepada penguasa.

Baca juga: PDIP Buka Suara soal Isu PKS Ditawari 2 Menteri Jika Tarik Dukungan ke Anies

Karirnya banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 

Namun pada 2019, Said Didu memutuskan mundur sebagai PNS.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Perjalanan Karier Said Didu 

Said Didu pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Pada tahun 2005-2010 ia diangkat menjadi Sekretaris BUMN.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah. 

D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah. 

Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa Polda Metro Jaya, Ini Tanggapan Said Didu hingga Mardani Ali Sera

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.  

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. 

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Said Didu Bicara soal Isu PKS Dapat Jatah Kursi Menteri 

Sebelumnya, Said Didu disorot lantaran ikut memberi komentar terkait isu PKS yang mendapat jatah kursi menteri jika menarik dukungan pada Anies Baswedan. 

Ia mengaku mendapat informasi jika seorang pengusaha batubara ditugaskan memberikan dana besar kepada PKS agar keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.

"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis Said di akun Twitternya @msaid_didu, Kamis (27/10/2022).

Pernyataannya tersebut merupakan tanggapan dari cuitan dari akun @maspiyuaja.

Pada akun itu dicantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?".

Tanggapan PKS

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menegaskan hingga kini partainya konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan (oposisi)," kata Kholid, Jumat (28/10/2022) dilansir Tribunnews. 

Kholid mengatakan keputusan partainya berada di luar pemerintahan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

"Hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi," ujarnya.

Ia menuturkan keputusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan PKS.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku) (TribunnewsWiki.com/Ronna Qurrata Ayun)