Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Populi Center menunjukkan bahwa 41,9 persen masyarakat menilai tindakan Partai Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden saat masih tergabung dalam koalisi pemerintahan merupakan tindakan etis.

Namun terdapat 20,2 persen yang menyebut hal itu tidak etis.

“Pertanyaan terkait dukungan partai Nasdem terhadap Anies Baswedan, sedangkan partai Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintah, terdapat sebesar 20,2 persen masyarakat yang menilai tindakan tersebut tidak etis,” kata peneliti Populi Center Olivia Prastiti dalam paparan hasil surveinya, Kamis (27/10/2022).

Terhadap responden yang menyebut tidak etis, pertanyaan dielaborasi lebih lanjut terkait sanksi politik apa yang mungkin dijatuhkan atas tindakan deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem.

Baca juga: Pengamat Sebut AHY Bakal Jadi Wapres Anies Baswedan karena Pertimbangan Presidential Threshold 20 %

Sebanyak 31,4 persen menjawab memindahtugaskan menteri dari Nasdem ke pos lain.

Kemudian 17,4 persen memilih menteri dari Masdem dicopot, lalu 14 persen menjawab satu-dua menteri Nasdem dicopot.

Atas hasil ini, dipandang bahwa ada sebagian masyarakat yang menyayangkan langkah Nasdem mendeklarasikan capres saat koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo belum selesai.

“Ketika ditanya apa sanksi politik yang tepat.

Hasil menunjukkan sebesar 31,4 persen menjawab memindahtugaskan menteri dari Nasdem ke kementerian/badan lain.

Setelahnya seluruh menteri dari partai Nasdem dicopot dengan 17,4 persen, serta satu-dua menteri dari partai Nasdem dicopot dengan 14 persen,” tutur Olivia.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 9-17 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.200 responden tersebar di 34 provinsi. 

Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.