TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten pertama di Bali Timur yang memantapkan diri untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2018. Meskipun bukan merupakan kabupaten yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) mumpuni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung berkomitmen menyiapkan sistem pengelolaan JKN yang baik melalui berbagai inovasi. Tak hanya itu, Pemkab Klungkung juga menjadikan JKN sebagai jaminan kesehatan tunggal untuk masyarakat Klungkung.

“Jaminan kesehatan itu kebutuhan penting yang harus dimiliki setiap orang. Empat tahun silam, dengan tekad yang besar, saya menginstruksikan kepada instansi terkait untuk segera menyiapkan pendaftarkan penduduk Klungkung menjadi peserta JKN sehingga kita menjadi kabupaten pertama yang menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) di Bali Timur dan kedua di Bali setelah Badung,” ungkap Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Senin (05/09).

Sepanjang empat tahun perjalanan Program JKN di Kabupaten Klungkung, Suwirta mengaku telah banyak manfaat yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten maupun penduduk. Suwirta pun berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan yang ada di penyedia pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, melalui berbagai inovasi bersama BPJS Kesehatan, seperti implementasi seperti Program Rujuk Balik (PRB) di Rumah Saja (PRAJA), menyediakan ambulans laut dan menerapkan sistem global budget.

“Dengan PRAJA, peserta JKN yang terdaftar PRB bisa lebih mudah mengambil obat di fasilitas kesehatan. Kemudian, ambulans laut saya siapkan untuk peserta lintas pulau yaitu Nusa Penida jika perlu dirujuk ke luar Nusa Penida. Kami juga sedang menggencarkan digitalisasi layanan kesehatan,” lanjut pria asal Nusa Ceningan ini.

Terkait global budget yang telah berjalan dua tahun, Suwirta menegaskan implementasinya sudah bagus meskipun belum optimal. Oleh karena itu, ia akan kembali turun langsung ke lapangan untuk memantau dan melakukan evaluasi agar pemahaman fasilitas kesehatan semakin mantap dalam menjalankan mekanisme tersebut.

“Saya berpikirnya sederhana saja, mereka harus paham. Semakin baik menjalankan kompetensi di fasilitas kesehatan dasar yaitu Puskesmas, maka akan terjadi efisiensi pembiayaan di rumah sakit. Jelas hal tersebut akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi fasilitas kesehatan,” ungkap Suwirta.

Selain tiga inovasi kerja sama tersebut, Suwirta juga fokus mengembangkan sebuah konsep digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan guna memberikan kemudahan terhadap peserta JKN maupun pegawai fasilitas kesehatan dalam bekerja. Ia berharap, konsep ini dapat dikolaborasikan dengan sistem BPJS Kesehatan. (*)