Laporan Wartawan Trubunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berkirim surat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait koreksi anggaran komponen cadangan (Komcad). Anggota 1 BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan bahwa koreksi tersebut hanya bersifat administratif.

“Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (1/11/2022).

Koreksi tersebut kata dia sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya perbaikan laporan sedang diproses oleh Kemenhan.

Baca juga: Apa Itu Komcad? 2.974 Orang Ditetapkan Jadi Anggota Komcad 2022, Simak Hak dan Kewajibannya

“Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kita juga masih bisa mengaudit kembali,” tuturnya.

Nyoman mengatakan bahwa Komponen Cadangan akan dianggap bagus dan kuat saat bisa melindungi negara dari ancaman, baik dari dalam dan dari luar. Masyarakat menurutnya boleh, wajib dan punya hak untuk menjadi Komcad. Hal itu diatur dalam Undang undang dasar pasal 27 dan 30. Kemudian juga ada peraturan terkait Undang-undang nomor 39 tahun 2002 dan 2019.

“Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan, namun bertahap,” pungkasnya.