TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 DPR setelah para anggota dewan menjalani masa reses sejak awal Oktober.

Puan pun mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian DPR di masa sidang kali ini.

“Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2032).

Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR kali ini, Puan turut menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah.

“Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” ujar Puan.

Tak hanya itu, Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi rakyat.

Sejumlah permasalahan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan yang turun ke lapangan di masa reses.

“Antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik,” sebut Puan.

 
“Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli, penghasilan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya,” imbuh Puan.

Oleh karenanya, kata Puan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan terus meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat.

Dengan begitu, kata Puan, rakyat dapat merasakan hidupnya semakin hari semakin baik dan sejahtera.

Baca juga: Pengamat Sebut Puan Maharani Sulit Bersaing di Pilpres, Ini yang Terjadi Jika Tetap Dipaksakan

“Komisi-Komisi terkait agar terus mempertajam monitoring dan evaluasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pesan Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra.

Puan juga berpesan supaya rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan.

“Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik,” kata Puan.

Puan merinci, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.

“Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang Undang oleh DPR RI dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI dan Pemerintah maupun DPD RI,” kata Puan.

“DPR RI juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran disetiap Kementerian dan Lembaga optimal, tidak terjadi pemborosan, dan belanja yang tepat sasaran,” sambungnya.

Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk terus mencermati dinamika perekonomian global dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional.

Hal ini menyusul terganggunya rantai pasok global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan guncangan hebat, terutama di sektor pangan dan energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi.

“Di tengah tingginya ketidakpastian dan tekanan ekonomi yang silih berganti, DPR RI mengapresiasi Pemerintah dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia yang cukup baik dan tetap pada trajectory positif,” ucap Puan.

Baca juga: Pemerintah Ragu RUU KUHP Bisa Disahkan Sebelum DPR Reses, Ini Alasannya

“Meskipun demikian, Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ancaman resesi ekonomi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai," tambah Puan.

Adapun ancaman resesi yang perlu diwaspadai, menurut Puan, antara lain adalah menurunnya permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan, terutama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok.

Selanjutnya yaitu kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri.

“Kemudian melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial,” terang Puan.

Untuk itu, DPR meminta Pemerintah agar terus mencermati dan menyiapkan langkah antisipasi atas berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam APBN dan kondisi perekonomian nasional.

Sementara terkait dengan fungsi pengawasan DPR di masa sidang ini, Puan mengungkap ada beberapa isu yang menjadi fokus dewan.

Mulai dari permasalahan gagal ginjal akut pada anak, ancaman varian virus Covid-19 baru yaitu Omricon subvarian XBB yang terdeteksi telah masuk ke Indonesia.

“Lalu bencana alam akibat cuaca ekstrem, persiapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh,” urai Puan.

“Selanjutnya penegakan hukum kasus narkoba, dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

Ditambahkan Puan, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kementerian dan Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

“Komisi dan AKD DPR RI terkait agar dapat mendorong Kementerian dan Lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah dan komunikatif menghadapi rakyat,” pesan Puan kepada anggota dewan.

Pada rapat paripurna ini, Puan pun melaporkan penyelenggaraan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang digelar di DPR RI pada 5-7 Oktober lalu. DPR sebagai tuan rumah berhasil menggelar perhelatan ajang bergensi itu dengan lancar dan sukses.

“Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan, partisipasi, dan kerja bersama seluruh fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan Anggota DPR RI dalam membantu mensukseskan penyelenggaraan Parliamentary Speakers’ Summit (P20),” kata Puan.

DPR RI juga melaksanakan diplomasi parlemen lainnya dengan mengikuti berbagai forum-forum parlemen dunia. Seperti Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda, dan The 30th Annual Meeting of The Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 26-29 Oktober 2022 di Bangkok.

“Delegasi DPR RI juga akan menghadiri beberapa pertemuan dan konferensi penting baik pada tingkat ASEAN maupun internasional,” ucapnya.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Indonesia yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 juga dibicarakan Puan.

Puan mengatakan, DPR RI dan Pemerintah dengan kerja bersama, gotong royong dan kolaborasi akan memperkuat implementasi agenda bersama negara G20.

“Yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen Recover Together; No Country Left Behind," tandasnya.