Tribun

Hari Pahlawan

Semangat Kepahlawanan, Politisi dan Pejabat Harus Mengabdikan Diri kepada Kepentingan Rakyat

Saragi menyebut bahwa perjuangan memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar mempertahankan negara, tapi juga bernegara.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Semangat Kepahlawanan, Politisi dan Pejabat Harus Mengabdikan Diri kepada Kepentingan Rakyat
Ist
Ketua Relawan Pendekar Indonesia (Pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia) Hendrawan Saragi saat diskusi publik Hari Pahlawan dengan tema 'Membangun Semangat Kepahlawanan dalam Ekonomi dan Politik' secara virtual, Kamis (10/11/2022) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Relawan Pendekar Indonesia (Pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia) Hendrawan Saragi mengungkapkan, tentang semangat kepahlawanan yang mewakili keyakinan yang matang dari orang-orang yang ingin mandiri.

Selain itu, Saragi menilai, jiwa kepahlawan bisa dimaknai dengan mencintai kebebasan dan memiliki keberanian untuk mempertahankannya.

Maka dari itu, Saragi menyebut bahwa perjuangan memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar mempertahankan negara, tapi juga bernegara.

Baca juga: Sejarah Perjuangan Bung Tomo, Orasi Lantang Lawan Penjajah dan Cikal Bakal Hari Pahlawan 10 November

Hal itu disampaikan Saragi dalam diskusi publik Hari Pahlawan dengan tema 'Membangun Semangat Kepahlawanan dalam Ekonomi dan Politik' secara virtual,
Kamis (10/11/2022) malam.

"Berdasarkan prinsip bahwa semua manusia diciptakan sama, mereka diberkahi dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut,” kata Saragi.

Saragi juga menegaskan, bahwa Bangsa Indonesia harus tetap setia pada prinsip-prinsip yang dideklarasikan 77 tahun lalu.

Termasuk, hak pribadi dilindungi dan dijamin secara konstitusional di mana Pemerintah terikat untuk tidak melanggarnya.

"Para pahlawan mendirikan pemerintahan yang bebas dan tidak boleh dibiarkan merosot menjadi otoritas tak terbatas dari mayoritas atau tirani tak terkendali dari segelintir orang yang berpengaruh," ucap Saragi.

Ia juga menilai, tata kelola pemerintahan yang baik berarti pemerintahan yang bukan predator, melainkan protektif dan produktif.

"Protektif menjamin hak kepemilikan pribadi, memungkinkan tindakan bersama yang bermanfaat, tapi tidak menciptakan kelompok yang dapat menjarah milik orang lain,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Pengorbanan Para Pahlawan yang Bertaruh Nyawa Untuk Indonesia Tidak Akan Sia-sia

Dalam menghayati semangat kepahlawanan, politisi atau pejabat negara hendaknya tidak menjadi budak uang dan harta.

Tapi mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, dan mencukupkan diri dengan apa yang menjadi haknya atau gajinya.

"Anda pun diundang untuk menghayati semangat kepahlawanan dengan mempercantik keindahan bangsa ini, keluarga Anda, lingkungan Anda, dan manusia batiniah Anda sendiri," pungkasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas