Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro melihat ada tiga realitas imbas ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada HUT  NasDem kemarin.

“Dalam dinamika politik elektoral yang bergerak dinamis semacam ini, secara obyektif menghadirkan realitas politik temporer efek ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam HUT NasDem ini,” kata Agung Baskoro, Sabtu (12/11/2022).

Pertama, secara institusional kemungkinan menteri-menteri NasDem akan di-reshuffle.

Apalagi jika masa kampanye atau bahkan prakampanye mulai berlangsung.

“Karena kritik dan saran akan dilancarkan bertubi-tubi sebagai konsekuensi logis narasi perubahan (change) dan keberlanjutan (continuity) yang dibawa Anies akan menjadi satu paket ramuan pembangunan agar pemerintahan yang ia bangun dapat berlangsung konstruktif,” tuturnya.

Saat ini ada tiga menteri dari Partai NasDem.

Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, dan Menteri Kehutanan-Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Baca juga: Diminta Mundur dari Kabinet, Ferdinand: Nasdem, Surya Paloh Sudah End Game Bagi Jokowi

Kedua, publik secara keseluruhan harus siap secara lahir batin memasuki tahun politik, apakah dengan skema 2 poros koalisi atau lebih.

Selain soal rasionalitas yang perlu dibawa agar selalu obyektif (cover both side) menyikapi segala hal, sehingga kedewasaan sikap dalam menyikapi setiap perbedaan penting dimiliki sebagaimana kita menyakininya dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Drama utak-atik koalisi ini akan terus berlanjut menimbang KIB semakin solid sebagai koalisi politik pertama jelang Pilpres dan Nasdem telah menghasilkan 3 nama rekomendasi sebagai Capresnya bersama Gerindra dan PKB,” kata Agung.

“Namun dalam kontes elektoral yang ketat dan tarikan politik yang kuat baik secara eksternal maupun internal semua hal masih bisa terjadi, termasuk muncul tsunami politik atau keadan luar biasa yang mengubah konstelasi baik di partai maupun kepada capres-capresnya,” lanjutnya.

Masih Ingin Gabung Pemerintahan Jokowi

Kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, pihaknya masih akan tetap berada pada pihak pemerintah dan membantu jalannya roda pemerintahan dalam hal pembangunan.

Bahkan, upaya untuk berada di sisi pemerintah itu akan terus dilakukan oleh NasDem hingga akhir masa jabatan Jokowi berakhir.

"Sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya-upaya kita berikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau," ujar Surya Paloh.

Paloh juga meyakinkan bahwa NasDem menjadi pihak terdepan dalam memberikan dukungan untuk berjalannya roda administrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, menurutnya, partai yang eksis bukan hanya sekadar partai yang berada dalam koalisi pemerintahan.

"Ini perlu saya tegaskan, bukan berarti karena kita calonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah," jelas Paloh.

"Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk kembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada dan eksis itu bukan hanya harus kerja sama dengan partai koalisi pemerintahan," tegasnya.

Adapun mengenai keputusan partainya mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang, menurut Paloh hal itu semata-mata didasari spirit ingin melanjutkan pembangunan yang sudah digalakkan Presiden Jokowi.

"Sampai hari ini NasDem memberikan keyakinan menempatkan capres Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan. Keberhasilan yang telah dicapai. Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan ada upaya sistemik untuk jegal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi, saya pikir yang paling siap hadapi kelompok itu adalah NasDem," tegas Paloh.

Paloh berharap pernyataannya itu memberi kejelasan bahwa NasDem masih satu barisan koalisi bersama pemerintah.

"Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis, tidak. Kita punya pride (kebangsaan). Kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan presiden Jokowi," urai Paloh.