Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023 mendatang.

Indonesia menerima estafet Ketua ASEAN dari Kamboja dalam penyerahan kepemimpinan yang digelar pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja, Minggu (13/11/2022).

Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia menjadi Ketua ASEAN.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia.

ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Ajak Kanada Secara Konkret Jadi Mitra ASEAN untuk Implementasi AOIP

“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menginginkan ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Jokowi, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.

Presiden Jokowi berharap pada 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.

Baca juga: Jokowi Minta ASEAN-Republik Korea Jadi Mesin Utama Perdamaian Kawasan

“Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” kata Presiden Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia tahun depan.

“Saya tunggu kehadiran Yang Mulia di Indonesia tahun depan,” ucap Presiden Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.