Tribun

Pengakuan Ismail Bolong

Soal Dugaan Suap Tambang Ilegal, IPW Desak Kapolri Bentuk Timsus Gabungan & Nonaktifkan Kabareskrim

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri membentuk timsus gabungan untuk menyelidiki kasus suap tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Soal Dugaan Suap Tambang Ilegal, IPW Desak Kapolri Bentuk Timsus Gabungan & Nonaktifkan Kabareskrim
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Kabareskrim Komjen Agus Ardianto, memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022). |Kini Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri membentuk timsus gabungan untuk menyelidiki kasus suap tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Ardianto.(Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memberikan tanggapannya terkait adanya dugaan kasus suap atau gratifikasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.

Diketahui nama Komjen Pol Agus Andrianto muncul setelah adanya pengakuan Ismail Bolong terkait upaya pengamanan tambang ilegal dengan menyuap Kabareskrim Polri senilai Rp 2 miliar.

Sugeng menilai, munculnya fenomena penerimaan dana berupa gratifikasi atau suap untuk perlindungan tambang ilegal ini bisa memunculkan penilaian buruk masyarakat kepada Polri.

Namun menurut Sugeng, fenomena ini juga bisa menjadi momentum Polri untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, tapi itu semua tergantung bagaimana Polri menangani masalah ini.

"Fenomena munculnya penerimaan dana yang diduga gratifikasi atau suap dalam dugaan perlindungan terhadap praktek tambang ilegal ini, adalah fenomena yang membuat munculnya penilaian buruk masyarakat kepada Polri."

"Tetapi ini juga menjadi momentum untuk Polri mendapatkan kepercayaan publik, tinggal bagaimana institusi Polri, dalam hal ini Pak Kapolri mengelola masalah ini," kata Sugeng dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Ferdy Sambo Vs Kabareskrim, Kamaruddin Simanjuntak Singgung Kebakaran Gedung Baintelkam

Lebih lanjut Sugeng menyebut jika Polri adalah lembaga penegak hukum, maka tata kelolanya harus melalui proses dan prosedur hukum, yakni dengan membuka proses penyelidikan.

Namun, yang kini menjadi pertanyaan adalah, apakah penyelidikan ini hanya dilakukan dari unsur Propam, Irwasum, dan Bareskrim saja, atau bisa melibatkan pihak luar.

IPW pun mendorong Kapolri untuk melakukan penyelidikan kasus suap tambang ilegal ini dengan membuat tim khusus atau timsus gabungan yang terdiri dari internal Polri dan eksternal.

"Karena Polri adalah lembaga penegak hukum, maka tata kelola yang dilakukannya melalui proses dan prosedur hukum, dengan membuka suatu proses penyelidikan."

Baca juga: Kapolri Buka Suara Dugaan Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong yang Turut Libatkan Kabareskrim Agus

"Nah pertanyaannya, apakah penyelidikan ini dilakukan hanya oleh unsur Propam, Irwasum, dan Bareskrim, atau akan melibatkan pihak luar. IPW mendorong bahwa pemeriksaan ini dilakukan dalam timsus gabungan eksternal internal," terang Sugeng.

Menurut Sugeng, setidak-tidaknya ada Kompolnas dalam timsus gabungan tersebut, agar nantinya ada proses akuntabilitas dan transparansi.

Tak hanya itu, Sugeng juga meminta Kapolri untuk menonaktifkan sementara Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.

Supaya dalam proses penyelidikan kasus suap tambang ilegal ini ada jarak antara kewenangan dari Kabareskrim dan potensi dirinya untuk diperiksa.

Baca juga: Kata IPW dan Pengamat soal Kabareskrim Bantah Terlibat Tambang Ilegal Ismail Bolong

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas