TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti kurangnya komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong percepatan pemulihan pasca musibah gempa bumi di Cianjur. 

Untuk itu, Bukhori meminta Kemenag segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan infrastruktur pendidikan madrasah dan pesantren di Cianjur.

“Selain memulihkan kondisi para korban terdampak, hal yang tidak boleh diabaikan adalah memulihkan proses pendidikan di sana. Kami mendapati pemandangan yang memilukan selama terjun ke lapangan. Banyak bangunan madrasah dan pesantren yang terdampak gempa mengalami kerusakan parah. Ada yang seluruh atapnya rubuh, hingga seluruh bangunan nyaris hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan beberapa tembok dan plang,” kata Bukhori usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Cianjur bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (29/11/2022).

Anggota DPR Dapil Jateng 1 menjelaskan, selain bisa menggunakan sumber anggaran dari Ditjen Pendis Kemenag atau hasil dari penyesuaian anggaran dari satuan kerja lain, sumber pendanaan untuk membangun kembali madrasah dan pesantren yang rusak juga bisa melalui skema SBSN. 

Bukhori mengatakan, jika ada regulasi yang menghambat, Komisi VIII DPR siap membantu. 

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menekankan, pemerintah tidak boleh membiarkan hak anak atas pendidikan terkorbankan terlalu lama akibat bencana. 

Memulihkan ruang belajar mereka memberi mereka kesempatan untuk kembali mengakses kebutuhan bermain dan belajarnya, sehingga diharapkan bisa menjadi terapi agar mereka bisa pulih lebih cepat, jelas Bukhori. 

Baca juga: Sebelum Hilang dalam Bencana Gempa Cianjur, Istri Solihin Curhat Mau Tinggalkan Dunia

Alumnus Ponpes Tsamratul Hidayah Jepara ini juga berharap Kementerian Agama memberikan santunan kepada santri yang menjadi korban terdampak. 

“Selain memulihkan bangunan sekolahnya, kami berharap ada perhatian khusus dari Kementerian Agama berupa santunan bagi para santri yang menjadi korban terdampak sebagai bentuk kepedulian dan pemuliaan pemerintah terhadap para calon ulama-umara yang akan membimbing umat di masa depan,” pungkasnya.