TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal tersebut disampikan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (06/12/2022).

“Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas. Oleh karenanya, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun,” kata Wapres dalam sambutanya.

Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14% pada tahun 2024.

“Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional.

Ada empat laporan yang disampaikan Hasto diantaranya, pertama, penyediaan data keluarga berisiko Stunting dan pendampingan dan audit kasus stunting. Kedua, pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Ketiga, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap wilayah serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan yang terakhir, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting.

Lebih jauh Wapres mengatakan masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga. Pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.

“Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. Para gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegas Wapres.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.

“Namun kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya. Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam moment tersebut,” ungkapnya.

Ma’ruf Amien menyebutkan Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

“Oleh karena itu, saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” kata Ma’ruf Amin seraya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting. (*)