Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga Kamtibmas terutama dari ancaman aksi teror.

Hal itu disampaikan Jaleswari terkait aksi teror di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, (7/12/2022).

“Upaya pemerintah khususnya Densus 88 pasti ada,” kata dia.

Terlebih menurutnya menjelang  Natal dan Tahun Baru. Aparat keamanan selalu melakukan operasi untuk memastikan pengamanan.

“Agar masyarakat dapat merayakan Natal dan berlibur dengan aman,” katanya.

Baca juga: Kapolri Dalami Penemuan Belasan Kertas Bertuliskan Penolakan Terhadap UU KUHP di Lokasi Teror Bom

Ia mengatakan Densus 88 sudah sejak November melakukan berbagai langkah antisipasi, khususnya gangguan kamtibmas yang terkait serangan terorisme.

“Termasuk dalam pengamanan kegiatan seperti pernikahan putera presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah mengecam keras aksi teror yang terjadi di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, (7/12/2022).

Serangan bom bunuh diri yang terjadi sekitar pukul 08.20 WIB tersebut mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia (pelaku), dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka.

“Pemerintah mengecam keras tindakan terorisme apapun motifnya karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Peristiwa ini menunjukkan  masih ada orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror dengan cara menggunakan bom yang bisa menimbulkan korban jiwa besar. Tindakan ini jelas tidak bisa ditolerir, apapun alasannya,” ujar Jaleswari.

Jaleswari menegaskan, pemerintah memantau jejaring kelompok dan organisasi radikal, termasuk individu-individu yang berafiliasi dan berbaiat dengan organisasi teroris, sehingga bagi mereka yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri seperti ini tidak akan lolos dari proses hukum.

“Aparat sedang melakukan pendalaman peristiwa dan akan melakukan proses penegakan hukum.” ungkap Jaleswari.

Berdasarkan informasi, saat ini Densus 88 Polri dan unsur intelijen negara lainnya tengah melakukan pendalaman cepat untuk mengungkap peristiwa dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum.

Berdasarkan informasi, pelaku diduga kuat adalah jaringan terorisme lama yang menolak demokrasi dan hukum modern seperti KUHP. Menurut Jaleswari, KUHP sudah melalui mekanisme DPR yang demokratis  dan disetujui rakyat. Ketidaksetujuan akan UU ini harusnya dilakukan melalui mekanisme yang demokratis yang telah disediakan.

“Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap beraktivitas normal,”pungkas Jaleswari.