TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet, agar tak bersikap pragmatis dan oportunis.

Hal itu merespons pernyataan Bamsoet yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid berharap Bamsoet agar menunjukkan sikap kenegarawanannya sebagai pimpinan MPR RI.

"Kami berharap, pesan politik yang diangkat oleh pimpinan MPR menunjukkan sikap negarawan, bukan sikap pragmatis atau oportunis. Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita cita reformasi," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).

Kholid menilai alasan Bamsoet soal suhu politik memanas sehingga Pemilu 2024 dipikirkan ulang, kurang tepat.

"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan, tapi solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan," ujarnya.

Sebaliknya, ia menegaskan buzzer-buzzer harus ditertibkan dan mendorong pilpres 2024 lebih dari dua Paslon agar menghindari polarisasi.

"Buzzer politik harus ditertibkan. Dan dorong Paslon lebih dari 2 Paslon. Sehingga polarisi dapat dihindari," ucap Kholid.

Kholid menuturkan sebagai pimpinan MPR RI pernyataan Bamsoet kurang bijaksana dam seharusnya menjaga konstitusi.

"Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI," ungkap dia.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan MPR RI seharusnya tak boleh memberi celah untuk membuka peluang munculnya agenda peundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Kepuasan Masyarakat atas Pemerintahan Jokowi Naik, Bamsoet: Publik Ingin Terus Beliau Memimpin?

"Atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Bamsoet menyoroti suhu politik yang kurang baik sehingga Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet dalam diskusi Poltracking Indonesia yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).