TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono merespons hasil survei terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi, yang mencatatkan TNI pada posisi teratas.

Yudo menilai hasil survei ini merupakan capaian yang baik bagi Tentara Nasional Indonesia.

Ia pun mengatakan bahwa perlu tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap TNI.

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (9/12/2022).

“Saya TNI, khususnya, untuk mempertahankan predikat itu. Bagaimana memberikan kepercayaan bagi masyarakat,” sambung Yudo.

KSAL menuturkan bahwa dirinya tak berpuas diri, meski TNI menduduki posisi teratas pada hasil survei kepercayaan publik.

Dia pun tetap akan mengevaluasi jika ada kekurangan dalam institusi pertahanan negara ini.

“Tentunya yang sudah bagus kita pertahankan, tentunya yang kurang kita evaluasi, harus kita perbagus,” ujarnya.

Kata Yudo, pihaknya pun tak segan mengevaluasi jika nantinya ada oknum TNI yang mencoreng instansi.

“Kalaupun di sana-sini ada oknum, ada kegiatan yang kurang sesuai, tentunya ini nanti akan menjadi evaluasi kita. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tetap terjaga,” tuturnya.

Untuk diketahui, Poltracking Indonesia mengungkap hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi.

Hasilnya, lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatatkan hasil tertinggi dalam hal kepuasan publik dengan angka mencapai 68,6 persen.

Kemudian disusul oleh lembaga kepresidenan dengan angka 62,2 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 61,0 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuturkan bahwa TNI secara konsisten berada dalam tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

Baca juga: Survei Poltracking Sebut Polri dan DPR 2 Lembaga dengan Tingkat Kepercayaan Publik Paling Rendah

“TNI yang tertinggi konsisten dengan survei yng sebelumnya. Kemudian lembaga kepresidenan dan seterusnya,” kata Hanta Yuda dalam rilis surveinya yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (8/12/2022).

Di posisi selanjutnya ada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan angka yang sama, yakni 60,6 persen. 

Adapun lembaga selanjutnya berada di bawah 60 persen, di antaranya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Intelijen Negara (BIN), partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Perwakilan Dawrah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun Polri mendapat kepuasan publik yang paling rendah yakni 52 persen. DPR satu tingkat di atas paling akhir yang mendapat kepuasan publik yakni 53,9 persen.

Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada 21-27 November 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.

Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. 

Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.