Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kemendagri Nasehati Bupati Meranti Muhammad Adil untuk Jaga Etika

Kemendagri menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Adil yang telah menimbulkan kegaduhan.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kemendagri Nasehati Bupati Meranti Muhammad Adil untuk Jaga Etika
ISTIMEWA via TribunPekanbaru.com
Bupati Meranti, Muhammad Adil (kiri). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Meranti Muhammad Adil membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan.

Akibatnya ia dipanggil oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta klarifikasi pernyataan yang dilontarkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu tersebut.

Sejumlah pejabat menemui Adil yang tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin kemarin (12/12/2022).

Di antaranya yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Kemendagri menyayangkan pernyataan Adil yang telah menimbulkan kegaduhan.

Dalam pemanggilanya tersebut pihak Kemendagri menasehati bupati Adil untuk jaga etika.

Berita Rekomendasi

Pasalnya pernyataan tersebut tidak elok dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Sekjen Kemendagri Suhajar.

Baca juga: Fakta Perseteruan Bupati Meranti vs Kemenkeu: Berawal dari Kata Iblis Setan, Dipanggil Kemdagri

Menurut Suhajar kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur apalagi dalam menyampaikan perbedaan pendapat dan pandangan dengan pihak lain.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.


Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas