"Setahu saya yang meresmikan tol itu mungkin hanya satu satunya hanya Pak Harto. Tentunya bukan kerja pemerintah," ungkap Said, dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/2/2019) lalu.

Baca juga: Said Didu Debat Sengit dengan Arya Sinulingga Soal Kereta Cepat: Proyek China yang Sangat Mahal

Bangsa Indonesia miliki risiko besar dari kebijakan publik yang berbasis pencitraan seperti demikian.

Said mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi BUMN.

Lantaran menurutnya, BUMN akan rusak bila ditunggangi oleh pencitraan politik.

Tak hanya itu, bahkan Said juga menilai pemerintahan Jokowi sudah memaksa BUMN untuk membeli proyek-proyek jalan tol dengan harga yang mahal.

Said Soroti Isu Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Said sempat dilaporkan ke Bareskrim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Bermula dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang saat itu diwawancarai oleh Hersubeno Arief.

Dalam wawancara tersebut, Said menyoroti isu tentang persiapan pemidahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak yang menangani wabah Covid-19.

Said menyampaikan, bahwa isu soal pemindahan ibu kota negara baru menunjukkan pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum.

Pemerintah hanya mementingkan legacy saja.

Baca juga: Profil Said Didu, Kritisi Isu PKS Ditawari Kursi Menteri agar Tarik Dukungan pada Anies Baswedan

Kemudian, Said menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak menganggu dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Sebelumnya, diketahui bahwa Said Didu sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Namun, surat klarifikasi dari Said tidak membuat Luhut mengurungkan niatnya untuk melaporkan Said ke pihak berwajib.