Anggota DPR Dorong Terbitnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Presisi
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong terbitnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong terbitnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.
Menurut dia, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran.
"Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat," kata Rieke.
Pernyataan itu disampaikan saat menjadi narasumber dialog kebangsaan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (20/12/2022).
Acara dialog kebangsaan digelar bertema 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila, ini.
Dia menilai pembangunan berbasis data akurat belum terealisasi dengan baik, meskipun pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.
"Presiden Jokowi adalah Presiden yang mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun nggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual," kata Rieke.
Dengan demikian, kata Rieke, Pancasila tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual.
Data tentang kehidupan dan kebutuhan real rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan.
Baca juga: Soal Distribusi BBM, Rieke Diah Usulkan Komisi VI DPR Panggil Ahok
Untuk itu, dirinya mengajak intelektual kampus terutama UGM untuk mendukung perjuangan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito mengatakan, peran perguruan tinggi untuk mendorong transformasi agar Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung relevan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam proses pembangunan.
"Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan," ujarnya.
Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke terkait angka-angka dan data pemerintah. Tentu dengan data dan angka yang akurat, pembangunan negara mulai dari tingkat desa berjalan dengan baik.
"Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat," kata Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.