Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas publik meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi institusi terdepan yang menghadapi potensi ancaman terhadap negara di tahun 2023.

Hal itu terungkap dalam temuan terbaru melalui survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada tanggal 5 hingga 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens mengatakan hasil itu didapatkan setelah meminta pendapat responden terhadap 10 kementerian/lembaga negara.

"BIN berada di rating pertama sebagai institusi negara yang paling diyakini publik mampu mengantisipasi potensi ancaman 2023," kata Boni dalam rilis survei LPI bertajuk 'Spektrum Potensi Ancaman Nasional Sepanjang 2023' di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Dalam surveinya, LPI merumuskan empat indikator ancaman pada tahun 2023, yakni; pertama, stabilitas nasional dan ancaman resesi ekonomi; kedua, politik identitas; ketiga, kekerasan horizontal dan separatisme Papua; keempat, terorisme dan ancaman ideologi.

Baca juga: Boni Hargens Duga Kelompok Mafia Migas Akan Sangat Liar dan Bergerak Lebih Keras pada Pilpres 2024

Boni menjelaskan berdasarkan hasil survei BIN unggul dalam mengantisipasi dua indikator ancaman, yaitu potensi ancaman terhadap stabilitas nasional dan resesi ekonomi serta politik identitas.

"Dari data survei, BIN unggul dalam mengantisipasi dua indikator ancaman, yaitu potensi ancaman terhadap stabilitas nasional dan resesi ekonomi serta politik identitas," ujarnya.

Secara agregat (rata-rata), kata Boni, BIN mendapat nilai 2,9100 dalam interval skala penilaian 0 sampai 3 untuk 38 kementerian atau lembaga.

Lalu, disusul oleh institusi lain seperti TNI dengan skor 2,9050; Polri dengan skor 2,9045; Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan skor 2,8950;  Kemenkopulhukam (2,8920); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (2,8810).

Kemudian, Kementerian Agama (2,8805); Kementerian BUMN (2,8710); Kementerian Keuangan (2,8669); dan Kementerian Perekonomian (2,8500).

Sementara nilai indikator stabilitas nasional dan ancaman resesi, Boni menyebut mayoritas responden menempatkan BIN sebagai lembaga yang dipercaya memberikan arah dan strategi terbaik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi spektrum ancaman, dari kluster stabilitas dan resesi ekonomi.

Menurutnya, nilai yang diperoleh BIN untuk indikator tersebut adalah 2,9575, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan nilai 2,9525.

"Lalu pada indikator politik identitas, BIN juga di posisi pertama dengan nilai 2,9200 yang disusul oleh institusi Kepolisian RI dengan nilai 2,9150," ucap Boni.

Boni menegaskan kinerja BIN tidak terlepas dari kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) yang dinilai efektif, responsif dan well communicated.

Baca juga: Perkuat Ekonomi Masyarakat, BIN Bina Pemuda Papua untuk Geluti Pertanian dan Perikanan

"Meski berada di balik layar, responden menilai rekam jejak Budi Gunawan mampu menjadi penjaga stabilisator yang menyebabkan disabilitas politik," ungkap dia.

Komunikasi politik Budi Gunawan diyakini responden akan mampu menurunkan tensi politik antar faksi politik yang sejalan dengan tahun politik 2023.

"Termasuk dalam rangka mencegah perluasan konflik horizontal yang diakibatkan oleh ketegangan politik antarelit khususnya politik identitas, responden menilai, kolaborasi BIN, institusi TNI dan Polri memainkan peran strategis dan dianggap mampu melakukan penetrasi terhadap politisasi identitas yang diprediksi akan meningkat intensinya pada 2023," imbuh Boni.

Adapun populasi dalam survei ini adalah para dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/ NGO, Aktivis/ Seniman. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah  cluster sampling.

Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 900 (n) responden; Standar Deviasi 0.4;  Margin of error di kisaran 2 persen pada tingkat kepercayaan ± 98 persen.

Metode-metode survei yang digunakan adalah melalui google form, surel, whatsapp, zoom dan wawancara tatap muka.