TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

Pernyataan Jokowi soal reshuffle kabinet ini mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik dan pengamat.

Satu di antaranya yakni Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. 

Ia meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem. 

Terkait kabar dua menteri Nasdem diisukan bakal dicopot, Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus meresponsnya dengan santai. 

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Kabinet, PDIP hingga NasDem Beri Tanggapan

Namun ia menilai evaluasi kinerja seorang menteri bukan wewenang dari suatu partai, melainkan kewenangan seorang Presiden.

"Saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaannya PDIP ya, tapi Pak Presiden," kata Bestar, dikutip dari program Kabar Petang TvOneNews, Minggu (25/12/2022).

Menurutnya, PDIP seharusnya tak ikut campur dalam memberikan penilaian terhadap kinerja menteri. 

"Kita harus pahami koalisi ini tidak ada leadernya, jadi menilai kinerja kabinet Jokowi kita serahkan saja ke Pak Jokowi sebagai Presiden."

"Jadi jangan juga kemudian ada partai politik yang ada di dalam koalisi merasa menjadi leader di kolisi itu memberikan penilaian-penilaian," ujar Bestari.

Bestari menuturkan, yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden dan atau tim yang dibentuk khusus untuk melakukan evaluasi. 

"Penilaian itu harusnya dilakukan oleh presiden atau tim presiden yang dibentuk untuk melakukan penilaian tersebut."

"Yang jelaskan bukan Pak Djarot yang ditunjuk," tutur Bestari. 

Bestari kemudian menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Ia memastikan Nasdem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

PDIP Minta Jokowi Evaluasi 2 Menteri

Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat, meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Pernyataan tersebut Djarot sampaikan menyusul sinyal reshuffle kabinet yang diutarakan Jokowi. 

Menurut Ketua DPP PDIP itu, beberapa tahun terakhir, kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," katanya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Djarot lalu menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi.

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.

Yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL); dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi."

"Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," beber Djarot.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Mario Christian S)