Sistem Penempatan Satu Kanal untuk PMI di Arab Saudi Diharapkan Segera Diterapkan
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) menguntungkan bagi para WNI yang minatnya tidak bisa dibendung bekerja di Negerinya Raja Salman.
Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati International Migrant Day 2022, B2P3 Pemuda Pancasila menyelenggarakan International Labour Forum (ILF) di Sekretariat Majlis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Menteng.
Tema yang diangkat oleh Penyelenggara adalah SPSK : Siapa untung, siapa buntung.
Mengomentari FGF tersebut, Yusri Albima, mantan TKI di Arab Saudi mengapresiasi MPN Pemuda Pancasila khususnya Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.
"Dari beberapa acara peringatan Hari Migran Internasional yang diselenggarakan beberapa pihak, kegiatan Diskusi Publik di Gedung MPN Pemuda Pancasila lebih bermutu, sederhana dan jauh dari kesan pesta hura-hura," kata Yusri dalam keterangannya, Minggu (25/12/2022).
Menurut Yusri, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) menguntungkan bagi para WNI yang minatnya tidak bisa dibendung bekerja di Negerinya Raja Salman.
Sedangkan yang buntung adalah para Mafia Illegal atau TPPO, Pelaku Penempatan Non Prosedural.
"Dahsyatnya lagi, SPSK Arab Saudi ini Zero Cost tidak ada pembebanan biaya apapun kepada PMI, dan itu sesuai dengan Pasal 30 UU 18/2017," kata dia.
Kabid Perlindungan Pekerja Indonesia Yayasan Advokasi Hukum Gelora Indonesia ini mengatakan sistem Penempatan yang diatur dengan Kepmen 291/2018 ini belum berjalan sesuai harapan.
"Bagi saya dan mayoritas aktivis alumni Arab Saudi, SPSK adalah tawaran sistem yang solutif guna meminimalisir ataupun menghentikan penempatan PMI secara non prosedural ke Arab Saudi yang marak sejak dimoratorium 2011 lalu," kata dia.
SPSK, lanjut Yusri, mesti segera dieksekusi dan direalisasikan, jangan lagi dihambat dengan berbagai dalih.
"Tapi Pilot Project ini harus dilaksanakan agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya," kata dia.
Terkait tudingan SPSK sarat monopoli atau terindikasi adanya Kartel, Yusri tidak terlalu mempermasalahkannya.
Baca juga: Wakil Rakyat Golkar, Christina Aryani Dorong Seluruh Pihak Terkait untuk Lindungi TKI
"Namun saya pribadi berpandangan bahwa terlalu sempit jalan fikirannya bila atensi dan konsennya di sisi bisnis semata, sebab tudingan monopoli dan kertelisasi itu identik dengan bussines process yang membawa misi dan kepentingan pihak tertentu. Selalu saja ada ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi Penempatan PMI ke Arab Saudi," kata dia.
Yusri menegaskan SPSK untuk PMI ke Arab Saudi sangat dimusuhi oleh para Pelaku Penempatan Non Prosedural atau Illegal yang identik dengan TPPO.
"Saya harapkan SPSK ini harus segera dijalankan agar tidak menjadi drama show of force atas suburnya Penempatan WNI secara Non Prosedural untuk dipekerjakan di Arab Saudi," kata Yusri Albima.